Surabaya (ANTARA News) - Chief Executive Officer (CEO) Lapindo Brantas Inc, Nirwan Bakrie, menyatakan kesiapan menangani luapan lumpur di Porong, Sidoarjo, sampai tuntas, dengan melaksanakan arahan-arahan yang disampaikan Gubernur Jatim, Bupati dan Wabup Sidoarjo serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), karena mereka yang tahu permasalahannya. "Tadi kita dikasih pengarahan apa-apa langkah yang harus dikerjakan selanjutnya. Jadi kita siap melaksanakan langkah-langkah dari kabupaten, dari Lingkungan Hidup dan dari Pak Gubernur, tentang apa yang harus kami lakukan," ujar Nirwan, seusai rapat tertutup dengan Gubernur Jatim, Imam Utomo di ruang kerja gubernur di Surabaya, Jumat. Selain Nirwan, pertemuan tertutup tersebut juga dihadiri General Manager Lapindo Brantas Inc, Imam Agustino, Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso, Wabup Sidoarjo, Saiful Ilah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, I Made Sutarya, Humas BP Migas, Amir Hamzah, Asisten II Setdaprop Jatim, Soetjahjono Soejitno dan Asisten III, Endro Siswantoro. Nirwan mengemukakan payung ide itu datang dari kabupaten, LH dan dari instansi berwenang lainnya. "Kami ngikut saja, karena mereka yang tahu keadaan masyarakat, bupati tahu keadaan situasinya, lingkungan hidup juga tahu yang dihadapi. Jadi kami siap mengikuti sampai selesai," ucapnya. Ketika ditanyakan apakah Lapindo Brantas siap memberikan ganti rugi berapapun yang diminta, Nirwan menyatakan pihaknya siap memberikan ganti rugi sebagaimana yang disampaikan Pemkab Sidoarjo. "Apa yang disampaikan masyarakat melalui pak bupati, kami siapkan. Namun sesuai standar yang ada," tutur adik Menko Kesra, Aburizal -- Ical -- Bakrie ini. Ditanya semakin banyaknya warga yang mengklaim kerugian, Nirwan menyerahkan kepada putusan daerah. Menanggapi isu kalau Lapindo telah diperas, menurut dia, pihaknya tidak pernah mengeluh dan tidak merasa diperas. "Siapa yang bilang Lapindo diperas. Mudah-mudahan tidak ada yang diperas, mudah-mudahan isu itu tidak benar," ujarnya. Pada kesempatan yang sama, dia juga minta didoakan agar proses hukum berjalan lancar. "Dalanm proses hukum, kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang penting tolong didoakan," ucapnya, berharap. Sementara itu General Manager Lapindo Brantas Inc, Imam Agustino menuturkan, dana ganti rugi ke masyarakat diberikan melalui rekening Satlak PBP Sidoarjo. "Kami belum tahu berapa total ganti rugi, karena daerah belum mengajukan. Kami sudah disiapkan untuk masyarakat Rp11,9 miliar --direkening Satlak PBP Sidoarjo--," ungkapnya. Sedangkan ganti rugi untuk perusahaan, menurut dia, sedang dirundingkan hari ini, termasuk biaya-biaya evakuasi. "Berapa besarnya belum diputuskan, yang terpenting menanggulangi masyarakat. Ini kecelakaan, karena kecelakan dana tidak kita perkirakan, tapi niat baik kita untuk mengganti semua kerugian itu," katanya, menegaskan. Sedangkan Wabup Saiful Illah mengemukakan, pemberian ganti rugi sepenuhnya terserah kepada gubernur dan bupati, sedangkan gubernur meminta agar struktur organisasi dalam penanganan ganti rugi disusun secara rapi, agar lebih profesional. Tadi dibicarakan juga untuk sewa rumah senilai Rp2 juta. Permintana warga sebenarnya variasi antara Rp700 ribu hingga Rp 2,5 juta, tapi diambil tengah-tengahnya Rp2 juta. Untuk mereka yang belum tinggal di penampungan nanti jumlahnya didata. Lapindo setuju dan masyarakat setuju Rp2 juta, tetapi struktur organisasinya dibentuk bersama, ungkap Saiful. Sementar itu, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmad Witoelar, dijadualkan melakukan pemantauan luapan lumpur melalui helikopter pada pukul 14.30 WIB (Jumat, 7/7). (*)

Copyright © ANTARA 2006