Bahkan juga akan mengecek apakah di daerah Ubud tersedia lahan milik Pemerintah Provinsi Bali yang dapat dimanfaatkan sebagai kantong parkir.Denpasar (ANTARA) - Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya berjanji membahas solusi untuk mengatasi persoalan kemacetan di kawasan wisata Ubud, Kabupaten Gianyar, bersama organisasi perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terkait.
"Ubud perlu ditata lebih lanjut agar wisatawan yang datang merasa lebih nyaman," kata Mahendra dalam acara koordinasi dan silahturahmi antara eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD Bali di Denpasar, Kamis.
Mahendra menyampaikan hal tersebut menanggapi aspirasi yang disampaikan Wakil Ketua III DPRD Bali Tjokorda Gede Putra Asmara Sukawati yang menyoroti persoalan kemacetan parah di Ubud.
Mahendra mengatakan meskipun di Ubud sudah tersedia kantong parkir, namun kemacetan masih terjadi karena posisi kantong parkir di tengah sehingga tetap saja menimbulkan antrean kendaraan dan kemacetan.
Oleh karena itu, menurutnya perlu lahan yang lebih strategis untuk dijadikan kantong-kantong parkir di Ubud agar kemacetan tidak terus terjadi yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan.
Bahkan juga akan mengecek apakah di daerah Ubud tersedia lahan milik Pemerintah Provinsi Bali yang dapat dimanfaatkan sebagai kantong parkir.
Dalam kesempatan itu, Mahendra menceritakan saat pertama kali datang ke Bali setelah dilantik sebagai Penjabat Gubernur Bali, ia sengaja datang ke Ubud karena ingin mengetahui perkembangan pariwisata di daerah itu yang merupakan jantung pariwisatanya Bali.
Wakil Ketua III DPRD Bali Tjokorda Gede Putra Asmara Sukawati menyampaikan jika terjadi kemacetan total di Ubud, jarak 1 kilometer bisa ditempuh hingga 1,5 jam.
Menurut dia, masalah infrastruktur di kawasan wisata Ubud harus diselesaikan agar kemacetan tidak menjadi momok bagi wisatawan.
Tjokorda Asmara tidak menampik terkadang lapangan yang ada menjadi kantong parkir sehingga menghalangi aktivitas dari pelajar dan generasi muda yang ingin berobat.
"Dalam kesempatan ini, kami sengaja membawa aspirasi dari kalangan pariwisata agar bisa disikapi oleh pemerintah karena jika tidak ada solusi, maka akan menjadi momok bagi wisatawan," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Bali Gede Kusuma Putra berharap Pj Gubernur Bali dapat segera berkomunikasi dengan Kemendagri agar Perda tentang Perubahan APBD Bali tahun 2023 hasil verifikasi segera turun.
Dengan demikian anggaran bisa segera dieksekusi untuk mendanai program-program pembangunan, di tengah waktu pelaksanaan anggaran yang singkat.
Selain itu, Kusuma Putra dan segenap anggota DPRD Bali berharap segera dikeluarkan peraturan gubernur untuk menindaklanjuti Perpres No 53 Tahun 2023 yang di dalamnya berisi aturan mengubah ketentuan perjalan dinas bagi DPRD.
Baca juga: Kemacetan Ubud diharapkan turun 20 persen dari uji shuttle listrik
Baca juga: Pj Gubernur Bali kunjungi Yayasan Puri Kauhan Ubud
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan beri santunan keluarga korban lift putus di Ubud
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2023
