Diperlukan upaya berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan perbaikan birokrasi.Jakarta (ANTARA) - Kawasan Pelabuhan Makassar di Sulawesi Selatan berhasil menjadi zona integritas dan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang merupakan bagian integral percepatan rancangan induk reformasi birokrasi nasional 2010-2025.
Selain itu, juga peta jalan reformasi birokrasi 2020-2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama menegaskan bahwa reformasi birokrasi adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Pembangunan zona integritas pada kawasan pelabuhan merupakan prioritas utama bagi instansi pemerintah yang memiliki unit di kawasan tersebut, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian," kata Toha saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Makassar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Arif Toha menekankan bahwa zona integritas adalah komitmen untuk menciptakan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani dengan baik, namun demikian, ia juga menegaskan bahwa predikat WBK dan WBBM bukanlah tujuan akhir.
"Diperlukan upaya berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan perbaikan birokrasi," katanya menegaskan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PAN-RB Erwan Agus Purwanto mengatakan Zona Integritas (ZI) merupakan bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di dalam rancangan induk reformasi birokrasi nasional 2010-2025, peta jalan reformasi birokrasi 2020-2024, strategi nasional pencegahan korupsi, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
“Kawasan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju) WBBM, merupakan predikat yang diberikan kepada suatu kawasan yang seluruh unit kerja dalam kawasan yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik serta memenuhi indikasi bebas dari korupsi, pelayanan publik publik yang prima, kinerja yang baik, dan terdapat keterpaduan/integritas proses bisnis layanan antar unit kerja yang ada di kawasan,” ujarnya pula.
Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Utama Makassar Hernadi Tri Cahyanto menjelaskan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk CIQ (Custom, Immigration, and Quarantine), KPP Bea Cukai TMPB, dan instansi terkait lainnya, telah menjadi kunci dalam membangun Ekosistem Kawasan Pelabuhan Utama Makassar.
Dalam kawasan Pelabuhan Makassar, terdapat tujuh instansi, beberapa di antaranya telah meraih predikat WBK nasional, dan upaya terus dilakukan untuk memastikan seluruh unit kerja mencapai standar integritas yang tinggi.
"Pembangunan zona integritas di Pelabuhan Makassar adalah langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bersih dari korupsi. Semua pihak diajak untuk terus menjaga integritas guna menciptakan 'Island of Integrity' di Kawasan Pelabuhan Makassar," ujarnya lagi.
Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, tujuh unit kerja telah bekerja keras untuk membangun zona integritas WBK/WBBM. Ketujuh unit tersebut adalah Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar, KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, dan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar.
Baca juga: Pelindo Reg 4 siap kembangkan Pelra Paotere jadi destinasi wisata
Baca juga: Kemenpan RB apresiasi Pelabuhan Makassar masuk zona integritas
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
