Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan mekanisme antrean pembelian pangan bersubsidi secara daring (online) di lingkup Perumda Pasar Jaya.
 
"Diberlakukan penggunaan antrean pembelian pangan bersubsidi secara 'online' di lingkup Pasar Jaya," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Selasa.
 
Hal itu menanggapi adanya permintaan dari anggota DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino yang meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat sistem baru saat pembelian pangan murah.
 
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, antrean pembelian pangan bersubsidi secara dari itu dimulai pada pekan kedua Oktober 2023.

Baca juga: DKI distribusikan paket pangan murah untuk kendalikan harga pangan
 
"Dilakukan secara 'online' menggunakan nomor KK dan KTP untuk memperoleh nomor antrean yang dapat digunakan pada H+1 di lokasi distribusi yang dipilih," kata Suharini saat dihubungi di Jakarta.
 
Selain itu, Suharini menyebutkan, mulai pertengahan September 2023, secara bertahap telah dilakukan penambahan lokasi distribusi pangan bersubsidi di antaranya di Jakarta Utara seperti Pasar Cilincing, Pasar Kebon Bawang, dan Pasar Pademangan Timur.
 
Kemudian, Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan mekanisme penjualan "jemput bola" ke perusahaan dengan potensi pekerja minimal 100 orang yang akan dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya.

Pemprov DKI Jakarta mendistribusikan paket pangan murah dengan harga Rp126.000 sebagai salah satu upaya mengendalikan harga pangan di Ibu Kota.

Baca juga: DKI sebar pangan murah ke ratusan titik di Ibu Kota

Pangan murah tersebut hanya berhak dibeli oleh masyarakat pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Isi dari paket pangan murah itu terdiri dari beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan kembung dan susu.
 
Sebelumnya, Wibi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta perlu membuat sistem antrean pengambilan pangan murah karena yang mempunyai hak bukan hanya penerima KJP, tetapi juga Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PLJP), dasawisma dan sebagainya.
 
"Masih banyak ditemukan warga yang mengantre sejak Subuh dan tidak mendapatkan pangan murah tersebut karena kehabisan kuota," kata Wibi.
 

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023