Manokwari (ANTARA) - Bupati Manokwari di Provinsi Papua Barat, Hermus Indou, mengecam seluruh masyarakat yang menjadi pelaku palang memalang di Kabupaten Manokwari.

"Stop sudah cara-cara seperti itu. Pemalangan dalam bentuk apapun tidak boleh dilakukan karena sangat mengganggu stabilitas pembangunan dan menghambat investasi di sini," kata dia, di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah bekerjasama dengan Polresta Manokwari untuk menegakkan Perda nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga setiap pemalangan harus ditindak tegas.

Baca juga: KPU dan Bawaslu Manokwari temukan 24 caleg yang profesinya dilarang

"Kami sudah berupaya untuk bekerja sama dengan Kapolresta Manokwari untuk memastikan bahwa Manokwari ke depan tidak ada pemalangan," ujarnya.

Diketahui telah terjadi aksi pemalangan di SMPN 26 Gueintuy, Distrik Warmare, Manokwari sejak Selasa pagi dan melumpuhkan aktivitas sekolah dan kegiatan belajar mengajar. Aksi itu dipicu tuntutan pembayaran tanah ulayat adat.

Menanggapi aksi pemalangan itu, Indou menyatakan keprihatinannya dan sudah meminta pihak kepolisian untuk segera menindak aksi pemalangan tersebut. Terlebih aksi pemalangan telah menghambat generasi muda Manokwari untuk mendapat pendidikan.

Baca juga: Polisi tangkap enam pelaku prostitusi online di Manokwari-Papua

"Sekolah di situ bukan untuk mendidik orang lain punya anak, tapi untuk didik anak-anak keluarga besar di Warmare sendiri. Yang melakukan pemalangan ini dia punya anak mau sekolahkan di mana? Jadi saya minta untuk palangnya dilepas atau hari ini juga Kapolresta akan turun untuk melihat yang bersangkutan (pelaku pemalangan)," kata dia.

Ia mengakui, banyak masalah yang belum bisa diselesaikan dengan baik oleh Pemkab Manokwari. Namun untuk menyelesaikan masalah tersebut ada jalur untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan bukan dilakukan dengan cara-cara tak terpuji melakukan aksi pemalangan.

Baca juga: Kementerian PUPR bangun jalan alternatif baru di Manokwari

"Sampai hari ini masalah terkait dengan hak ulayat di SMP Warmare itu belum dilaporkan ke saya. Jadi kalau ada masalah datang lapor supaya kita cari solusinya. Jangan langsung lakukan pemalangan," ujarnya.

Ia mengajak semua masyarakat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Manokwari dan tidak melakukan aksi-aksi yang justru menghambat pembangunan.

"Mari kita upayakan pembangunan di semua sektor di Kabupaten Manokwari. Saya ajak semua masyarakat mari dukung semua pihak mana saja yang mau berinvestasi dan mau melakukan pembangunan di Manokwari," katanya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023