Perlu solusi bagi warga kurang mampu jika pembatasan motor diterapkan

Jakarta (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai perlu ada solusi bagi masyarakat miskin yang mencari nafkah dengan sepeda motor apabila aturan ganjil genap (gage) pada kendaraan roda dua di DKI Jakarta diterapkan.

"Kebijakan itu menyusahkan masyarakat bawah atau masyarakat miskin. Jika kendaraan roda duanya adalah satu-satunya cara untuk mencari nafkah, lalu apa solusinya?" kata Trubus kepada Antara di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, kebijakan ganjil genap akan menyulitkan masyarakat miskin yang pencaharian utamanya menggunakan sepeda motor karena apabila plat nomor polisi tak sesuai tanggal ganjil atau genap, maka tidak bisa bekerja.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar ada solusi serta atensi dan perlindungan khusus bagi masyarakat bawah ketika akan menerapkan aturan tersebut.

"Masyarakat miskin harus diberikan solusi. Misalnya, motor konvensionalnya diganti dengan motor listrik oleh Pemprov," katanya.

Selain itu, ia menilai aturan ganjil genap pada sepeda motor tidak efektif untuk menekan tingkat polusi di DKI Jakarta.

Menurutnya, ketimbang menerapkan aturan pembatasan tersebut, pemerintah daerah lebih baik mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Trubus menyebut salah satu angkutan umum di DKI yang jumlahnya banyak adalah angkot. Ia pun menyarankan perlunya dilakukan peremajaan agar masyarakat mau kembali memanfaatkan moda angkutan umum tersebut.

"Angkot-angkotnya itu kan masih pakai yang lama, yang tidak ada pendingin. Nah, itu harus diganti atau diremajakan agar orang mau naik angkot lagi," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyiapkan langkah proaktif untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta yakni adanya peraturan ganjil genap yang ke depannya diharapkan bisa diterapkan untuk pengguna sepeda motor.

"Suatu saat nanti tolong dipikirkan, karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi," ucap Listyo dalam acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 yang disiarkan secara daring, Selasa (26/9).

Menurut Listyo, salah satu upaya untuk mengurangi emisi gas buang yakni dengan menggunakan kendaraan listrik. Jika aturan ganjil genap di atas resmi diterapkan, pemerintah akan memberikan perlakuan yang spesial untuk jenis kendaraan listrik ini.

Baca juga: Perlu ketegasan mengatur ojek daring apabila sepeda motor dibatasi

Baca juga: Pengamat: Pembatasan kendaraan roda dua mendesak dilakukan

Baca juga: Heru dan Kapolri bahas penerapan ganjil genap sepeda motor