Kami berharap agar diadakan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, sebelum tanggal 20 Oktober 2023Jakarta (ANTARA) - Organisasi dan paguyuban yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang aturan penangkapan ikan terukur.
"Kami minta aturan penangkapan ikan terukur dikaji ulang, sebab pencatatan ikan di pelabuhan untuk kapal dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascabayar, sering kali berbeda antara petugas dari KKP dan pelaku usaha," kata Koordinator Umum FNB Kajidin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
FNB merupakan paguyuban nelayan yang beroperasi di Jawa dan Bali, permintaan itu, merupakan hasil pertemuan dan konsolidasi perwakilan FNB dari berbagai wilayah, termasuk koordinator dari Jakarta, Cirebon, Indramayu, Pekalongan, Tegal, Subang, Juana (Pati), Rembang, dan Probolinggo.
Dia menjelaskan seringkali timbangan yang digunakan adalah catatan petugas KKP, dan hal itu sangat merugikan pelaku usaha. Perlu dicarikan solusi bersama agar peristiwa itu tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.
Dia mengungkapkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang merasa kebingungan mengenai penetapan kuota, sampai dengan keluarnya sertifikat kuota.
"Mohon penjelasan dari KKP agar perihal tersebut menjadi jelas," harapnya.
Selain itu kata Kajidin terkait dengan aturan migrasi untuk kapal berukuran 5GT-30GT, patut untuk dikaji ulang, sebab akan membuat nelayan kecil semakin kesulitan.
"Kami berharap agar diadakan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono, sebelum tanggal 20 Oktober 2023," katanya.
Baca juga: Trenggono rilis tahapan implementasi penangkapan ikan terukur
Baca juga: Penangkapan ikan terukur implementasi 2024, ini tahapannya di tahun 2023
Pewarta: Fauzi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
