Copyright © ANTARA 2006
Seruan Mogok Massal Tak Berlaku di Simeulue
- Selasa, 11 Juli 2006 13:10 WIB
Banda Aceh (ANTARA News) - Seruan mogok massal yang diprakarsai mereka yang menamakan diri masyarakat sipil Aceh, selama setengah hari, Selasa (11/7), ternyata tidak berlaku bagi masyarakat di Kabupaten Simeulue, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
"Masyarakat di Simeulue tidak tertarik dengan ajakan yang berbau provokatif, apalagi situasi keamanan di Aceh saat ini sudah sangat damai, sehingga semua aktivitas berjalan normal," kata Yan Irawansyah, seorang tokoh muda di Siemeulue, Selasa.
Sebelumnya, mereka yang menamakan diri kelompok masyarakat sipil Aceh, menyebarkan selebaran dengan judul "Seruan mogok massal damai" selama setengah hari, 11 Juli 2006, mulai pukul 06.00 WIB hingga 12.00 WIB.
Komunitas masyarakat Simeulue, sejak pada masa konflik ang berlangsung hampir 30 tahun tidak terlibat, apalagi ajakan mogok massal yang dianggapnya lebih banyak rugi ketimbang untungnya.
Ajakan mogok massal yang diprakarsai elemen sipil Aceh itu sebagai bentuk protes atas RUUPA yang bakal disahkan menjadi UU pada sidang Pleno DPR RI, Selasa (11/7) di Jakarta, karena dianggap tidak sesauai dengan MoU Helsinki, yang ditandatangani antara Pemerintah RI dan GAM, 15 Agustus 2005.
Informasi lain yang berhasil dihimpun ANTARA dilaporkan secara umum ajakan mogal massal tidak berlaku di Aceh, kecuali di beberapa kota kecamatan tertentu karena masyarakat masih merasa trauma atas berbagai isu pada masa konflik lalu.
Para supir angkutan kota (Angkot) dan pertokoan hanya menutup usahanya sekitar dua jam, kemudian sudah berjalan kembali secara normal, terutama setelah sejumlah aparat keamanan (TNI/Polri) turun ke lapangan menyerukan masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa.
Sementara itu, kordinator lapangan (Korlap) masyarakat sipil Aceh, Dawan Gayo, dalam pesan singkat (SMS) yang disampaikan kepada wartawan menyatakan penyesalan terjadinya pelanggaran serius yang dilakukan TNI/Polri di lapangan terhadap hak-hak sipil di Aceh untuk mogok massal, seperti penangkapan, pemaksaan membuka toko dan kendaraan untuk berjalan kembali. (*)
