Jaksa mengungkap hal tersebut saat membacakan dakwaan milik ketiga mantan pejabat Dinas ESDM NTB dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Jumat.
Untuk terdakwa Muhammad Husni, jaksa mengatakan bahwa kepala Dinas ESDM NTB yang menjabat sampai Maret 2021 itu telah menerbitkan surat pernyataan yang menjadi bekal PT AMG melengkapi syarat izin pengapalan material tambang.
Baca juga: Tersangka korupsi tambang pasir di NTB akui jalankan perintah atasan
"Total muatan pasir besi dengan menggunakan surat dari terdakwa Muhammad Husni mencapai 49.082,629 metrik ton dengan nilai Rp6,8 miliar," kata Budi Tridadi mewakili tim jaksa penuntut umum.
Selanjutnya, untuk terdakwa Syamsul Makrif yang berperan sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM NTB turut menerbitkan surat pernyataan untuk PT AMG.
Syamsul terungkap menerbitkan surat tersebut saat Muhammad Husni mendapat amanah sebagai Penjabat Bupati Sumbawa. Jaksa menyebutkan, dengan adanya surat pernyataan dari Syamsul Makrif, muncul kerugian negara sebesar Rp14,8 miliar.
Baca juga: Mantan Kadis ESDM NTB diberhentikan sementara dari ASN
Kemudian, saat terdakwa Zainal Abidin mendapat amanah sebagai pejabat definitif Kepala Dinas ESDM NTB pada tahun 2022, kembali muncul surat pernyataan untuk PT AMG melakukan pengapalan material tambang. Surat tersebut ditandatangani terdakwa Zainal Abidin.
Surat dari Zainal Abidin ini yang turut menjadi bekal PT AMG melakukan 12 kali pengapalan. Tonase material tambang mencapai 93.897,683 metrik ton.
Penjualan hasil tambang bermodal surat dari Zainal Abidin ini digunakan PT AMG sejak 14 April hingga 22 Desember 2022. Kerugian negara pun tercatat menyentuh angka Rp14,7 miliar.
Baca juga: Kejati NTB tetapkan dua tersangka kasus korupsi tambang pasir besi
Dengan uraian demikian, PT AMG pada periode dua tahun melakukan pengerukan pasir besi pada Blok Dedalpak tanpa RKAB tercatat telah melakukan pengapalan dengan total tonase 249.661,521 metrik ton.
Oleh karena itu, jaksa dalam dakwaan turut menyampaikan total kerugian negara yang muncul senilai Rp36,3 miliar. Angka kerugian ini telah dikuatkan dengan hasil audit BPKP NTB.
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
