"Ini adalah bibit perpecahan, tapi kita harus sadar bahwa orang beragama tidak mungkin dihalangi dalam melaksanakan agamanya," kata Hasyim.Jakarta (ANTARA News) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mensinyalir masih ada kelompok tertentu di Indonesia yang ingin mengganti dasar negara Pancasila. "Kelompok itu masih anonim, bukan kelompok yang kemudian menamakan diri," kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi usai diterima Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Selasa. Hasyim tak bersedia menyebutkan indentitas kelompok atau orang-orang yang disinyalir hendak mengubah dasar negara tersebut namun ia mengatakan bahwa kendati tidak bernama namun kelompok tersebut mempunyai semangat untuk mengubah dasar negara. "Ini adalah bibit perpecahan, tapi kita harus sadar bahwa orang beragama tidak mungkin dihalangi dalam melaksanakan agamanya," kata Hasyim. Dia mencontohkan di DPR saja sudah ada anggota DPR yang membuat pernyataan meragukan efektifitas peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara terkait dengan pelaksanaan syariat Islam yang di sejumlah daerah diatur dalam peraturan daerah (perda), ia menyatakan bahwa perda tersebut tidak perlu menempelkan label syariat Islam karena hal-hal yang ada didalamnya sudah tercantum dalam ketentuan hukum nasional. "Syariat itu tidak harus formal namun perlu dicari bagaimana caranya supaya umat beragama bebas menjalankan ibadahnya dalam civil society, sedangkan dalam nation state tidak perlu secara formal dicantumkan. Hanya nilai-nilainya saja," paparnya. Ia juga menyatakan perlunya pelurusan pengertian tentang syariat Islam karena menurut wacana yang berkembang dalam masyarakat ketentuan itu seakan-akan berdampak negatif pada persatuan, toleransi. "Definisi seperti itu harus diperbaiki," katanya. Sejumlah pengurus PBNU menemui Wapres Jusuf Kalla di kantornya untuk melaporkan rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Surabaya pada 27-30 Juli 2006 yang dijadwalkan dibuka Wapres Jusuf Kalla. Terkait dengan hal itu Ketua Panitia Munas Alim Ulama dan Konbes NU Kyai Haji Said Agil Siradj menegaskan bahwa Munas dan Konbes NU ingin mempertegas komitmen NU terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Karena ada pesan ingin mengubah dasar negara maka NU berkomitmen mempertegas dan memegang teguh azas Pancasila. Itu tidak bisa diubah lagi," katanya. Dalam upaya tersebut PBNU juga telah melaksanakan dua kali seminar dan dua kali pertemuan terbatas. Rencananya Munas dan Konbes akan dihadiri para pengurus wilayah dan pengurus cabang di seluruh Indonesia serta sekitar 100 ulama dari berbagai pondok pesantren.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
