Dulu dikira kalau masuk kampus nanti ribut, ternyata aman-aman saja.Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden periode 2004–2009 dan periode 2014–2019 Muhammad Jusuf Kalla menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di perguruan tinggi atau kampus pada Pemilu 2024 merupakan suatu kemajuan dari sistem demokrasi Indonesia.
"Ada perubahan yang baik bahwa para calon (capres dan cawapres) bisa masuk kampus karena dulu tidak boleh. Sekarang ramai-ramai bicara di kampus, tetapi hanya perguruan tinggi 'kan," kata JK saat menjadi pembicara kunci dalam dialog Publik Pemilu untuk Siapa? Rakyat dan Negara di Mana? di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu.
JK mengemukakan bahwa hal tersebut tidak hanya menjadi ajang bagi capres dan cawapres, tetapi juga sebagai ajang bagi para mahasiswa untuk belajar mengenai ilmu politik.
"Dulu dikira kalau masuk kampus nanti ribut, ternyata aman-aman saja, justru bagus untuk pendidikan di kalangan kampus untuk mengetahui politik in real. Di kampus 'kan diajari teori politik, tetapi politik in real itu dari situ demokrasi pemilu itu," ujarnya.
Sebelumnya, Selasa (15/8), Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye. Hal itu dimuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.
Menyikapi keputusan MK, anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa terdapat dua syarat kampanye di kampus bagi para peserta Pemilu 2024.
Syarat pertama, kata Puadi, kampanye di kampus harus berdasarkan undangan atau izin rektor atau penyelenggara.
"Jadi, bukan keinginan calon peserta (pemilu) datang ke kampus, melainkan diundang oleh rektor atau oleh penyelenggara. Intinya diundang oleh rektor," kata Puadi saat melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Mahasiswa di Jawa Barat, Jumat (8/9).
Syarat kedua, lanjut dia, peserta pemilu yang diundang ke kampus tidak bawa atribut kampanye atau alat peraga kampanye (APK).
"Boleh kampanye di kampus. Akan tetapi, harus ada izin dari rektor, dan kedua tidak boleh membawa atribut," tegas Puadi.
Puadi menyebutkan tahapan kampanye selama 75 hari, mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
Dalam kesempatan itu, Puadi juga mengajak mahasiswa untuk turut melakukan pengawasan partisipatif guna memastikan Pemilu 2024 makin berintegritas.
"Kalau ada ketimpangan yang terjadi, segera berpartisipasi, laporkan ke bawaslu setempat. Itu adalah bentuk tanggung jawab mahasiswa untuk mengawal pemilu yang berintegritas," ujarnya.
Baca juga: Gibran maju Pilpres 2024, JK: Kualitas wapres harus setara presiden
Baca juga: Jusuf Kalla ambil posisi netral di Pemilu 2024
Pewarta: Cahya Sari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
