Jangan hanya meminta hakim berbuat baik dengan tidak menerima suap, tetapi rakyat juga, masyarakat juga, harus berbuat baik.Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengimbau masyarakat untuk tidak proaktif memberikan suap kepada majelis hakim di lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, maupun mahkamah agung untuk memuluskan jalannya persidangan dan meringankan hukuman dalam suatu kasus.
"Tidak bisa hanya menyalahkan hakim atau hakim agung. Kalau rakyatnya yang proaktif bagaimana? Sama-samalah memberantasnya," kata Amzulian di Jakarta, Senin.
Menurut dia, suap terjadi karena peran kedua belah pihak, tidak hanya hakim, tetapi juga masyarakat. Untuk itu, edukasi mengenai suap perlu diberikan dan ditingkatkan juga kepada rakyat.
"Jangan hanya meminta hakim berbuat baik dengan tidak menerima suap, tetapi rakyat juga, masyarakat juga, harus berbuat baik. Jangan karena mau menang di persidangan melakukan segala hal, termasuk suap," ujar Amzulian.
Dikatakan pula bahwa kerja sama perlu dilakukan antarpihak, baik majelis hakim maupun masyarakat, agar masalah suap bisa segera dihentikan di Tanah Air.
"Saya pikir kewajiban dan tugas pemberantasan suap sama-sama. Bukan hanya satu pihak, jadi tidak hakim terus yang disalahkan. Padahal, masyarakat juga berkontribusi terhadap suap ini," ucapnya. Sebelumnya, Ketua KY Amzulian Rifai menekankan bahwa seluruh peserta calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung pada tahun 2023 harus bisa menjunjung tinggi integritas saat resmi dinyatakan lolos seleksi.
"Jadi, kami tekankan pada integritas karena kapasitas, menurut saya pribadi, mereka orang-orang yang sangat berpengalaman, pengetahuan, substansi mereka tidak diragukan lagi. Akan tetapi, 'kan ketika jadi hakim agung, ini bicara soal integritas," kata Amzulian usai memimpin seleksi wawancara terbuka sesi pertama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM MA di Jakarta, Senin.
Amzulian mengatakan bahwa bukan hanya KY dan MA yang ingin mendapatkan hakim agung benar-benar "wakil Tuhan", melainkan juga seluruh rakyat Indonesia mengharapkannya.
"Hakim agung yang benar-benar disebut wakil Tuhan, benar-benar disebut sebagai Yang Mulia. Kalau dia 'wakil Tuhan', tentu saja kelakuan, perbuatan, putusan-putusan yang dibuat juga harus mencerminkan itu," jelasnya.
Ditegaskan pula bahwa integritas tinggi menjadi hal yang sangat penting dimiliki hakim agung dalam menjalankan tugasnya agar tidak mudah goyah dan terjerumus pada penerimaan suap.
Baca juga: Ketua KY: Kasus suap hakim agung bukan karena tekanan dan ancaman
Baca juga: Ketua KY tekankan calon hakim agung harus junjung tinggi integritas
Pewarta: Cahya Sari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
