"Jika terindikasi terlibat mengikuti kampanye, menyebarluaskan alat peraga kampanye (APK), mengikuti kampanye dan lain sebagainya, ada pidana," kata Zacky selepas apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023 di depan Gedung Sate Bandung, Selasa.
Baca juga: DKPP periksa dugaan pelanggaran etik terkait seleksi di Bawaslu
Karena itu, dia mengimbau kepada ASN termasuk TNI dan Polri untuk tetap menjaga asas netralitasnya. "Kalau ASN punya hak memilih silahkan dipersilahkan, tapi hak politik itu tidak untuk disebarluaskan, dikampanyekan di publik," tutur dia.
Di lokasi yang sama, Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menegaskan, ASN khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat, harus menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 baik saat Pilpres, Pileg, hingga Pilkada.
Baca juga: JK: Penyelenggara perlu antisipasi peningkatan korban petugas pemilu
"Harus menjaga netralitas, jangan keberpihakan pada pihak-pihak tertentu, intinya netralitas ASN harus kita Junjung tinggi," kata Bey.
Ia juga mengingatkan bahwa netralitas bukan berarti tidak boleh menegakan aturan, akan tetapi tetap menegakan aturan bagi semua peserta kontestasi politik ini tanpa terkecuali, dan tanpa memihak.
Baca juga: Bawaslu Purwakarta dalami laporan sejumlah camat berpolitik praktis
"Jika ada pelanggaran, ada sanksi yang menunggu, sanksi pertama pasti peringatan dulu terlebih dahulu, dan nanti kami bicarakan dengan internal dan juga dengan Bawaslu," ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Jawa Barat sangat mendukung kegiatan TNI dan Polri dalam kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024.
Baca juga: KPU imbau masyarakat tak terprovokasi hoaks jelang pendaftaran capres
Diketahui 2024 akan menjadi tahun politik di Indonesia, di mana akan ada tiga agenda politik yang akan berlangsung yakni yakni Pemilihan Presiden dan Pemilihan Calon Legislatif (DPR dan DPRD) pada 14 Februari, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
