Hal itu menjadi gambaran dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta kontribusi dari seluruh aktor ekonomi.
“Jadi perempuan bukan penonton di negara sendiri. Pemerintah tentu akan terus mendorong perempuan menjadi aktor penting dalam pemberdayaan ekonomi, aktor penting dalam penanganan pangan, dan aktor penting dalam inklusi keuangan,” kata Airlangga dalam acara Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional I Perempuan Indonesia Maju (PIM), mengutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Airlangga menjelaskan, dalam akses terhadap layanan keuangan formal, pemerintah telah menerbitkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang salah satu kelompok sasarannya yakni perempuan.
Dengan adanya dukungan dan kerja sama dari para pemangku kepentingan (stakeholder), akses keuangan inklusif Indonesia mengalami peningkatan dari 67,8 persen pada 2016, menjadi 85,1 persen pada 2022.
Baca juga: Pemerintah targetkan peningkatan hingga 2,5 juta jaringan gas 2024
Namun, Airlangga menambahkan, tingginya tingkat inklusi keuangan di Indonesia belum diikuti dengan literasi keuangan masyarakat dimana saat ini baru mencapai 49,68 persen. Hal itu menandakan bahwa penggunaan produk serta layanan keuangan tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai.
Kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi memiliki potensi risiko serius bagi masyarakat, terutama terkait ancaman terjebak pada kasus penipuan, investasi bodong, ataupun pinjaman online (pinjol) ilegal.
“Jangan banyak tergiur. Lebih baik mendorong yang disediakan pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat,” imbuhnya.
Selain itu, SNKI juga bertujuan agar semua perempuan di Indonesia memiliki kesetaraan akses kepada produk dan layanan keuangan formal yang aman dan terjangkau, untuk mendukung aktivitas produktif perempuan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta mendorong kemandirian perempuan dalam berpartisipasi aktif pada perekonomian.
Baca juga: Airlangga: RI mampu jadi pemain kunci hilirisasi berbasis komoditas
Sesuai target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang kelima yakni “Kesetaraan Gender”, pemerintah berkomitmen menghadirkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa upaya untuk memberikan kesempatan dan mendorong perempuan agar dapat terus berkembang salah satunya melalui peningkatan kewirausahaan serta ekosistem digital. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan seperti fasilitas pembiayaan, dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat dan Program Kartu Prakerja.
“Perempuan Indonesia Maju harus menjadi akselerator, fasilitator, dan agregator daripada Kredit Usaha Rakyat. Saya juga mengucapkan selamat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pemberdayaan perempuan agar perempuan dapat terus berkarya untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih hebat, Indonesia lebih tangguh, dan itu karena perempuan Indonesia,” pungkasnya.
Adapun dari segi pangan, Airlangga juga mengatakan bahwa salah satu yang paling penting untuk didorong yakni gerakan memerangi sampah makanan atau food waste.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
