Fayyad, yang merupakan politikus independen, mengundurkan diri pada 13 April lalu setelah selama beberapa bulan terlibat hubungan yang tegang dengan presiden Palestina Mahmud Abbas.
Fayyad juga memutuskan tetap mundur kendati Amerika Serikat telah berupaya agar ia meneruskan jabatannya sebagai perdana menteri, demikian laporan AFP.
Belakangan ini, ia berperan sebagai PM sementara, yang tugasnya secara resmi berakhir pada Minggu malam.
Namun, sumber-sumber di kalangan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengatakan sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai pembentukan pemerintahan yang baru.
Sumber-sumber yang tidak ingin disebutkan jati diri mereka mengatakan bahwa pemerintahan Fayyad --yang segera berakhir-- berencana mengadakan pertemuan pada Minggu petang untuk membahas upaya ke depan setelah tugasnya sebagai perdana menteri selesai.
Setelah pengunduran diri Fayyad, Abbas memintanya untuk tetap tinggal sebagai PM sementara.
Pada April 27, Abbas mengumumkan bahwa pembicaraan telah dimulai untuk membentuk sebuah pemerintahan bersatu di bawah kepemimpinannya, sejalan dengan tercapainya perdamaian --yang telah lama tertunda-- antara faksinya, Fatah, dan saingannya --Hamas.
Hukum Dasar Palestina mengatur bahwa pejabat yang bertugas membentuk pemerintahan baru diberi waktu tiga pekan untuk memilih anggota-anggota baru, yang bisa diperpanjang dua kali lagi jika tugas pemilihan itu tidak terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
Masa lima pekan itu akan berakhir pada Ahad tengah malam.
Anggota Komite Eksekutif PLO Wasil Abu Yussef membenarkan bahwa masa tugas pejabat sementara --menyusul pengunduran diri Fayyad-- akan berakhir pada Senin dan dengan demikian harus ada pemerintahan yang baru.
Namun Saleh Rafat, yang juga merupakan anggota badan pengambil keputusan PLO, mengatakan kepada AFP bahwa hingga kini ia tidak mengetahui apakah faksi-faksi melakukan perundingan menyangkut pembentukan pemerintahan baru.
"Dalam pertemuan terakhir Komite Eksekutif, topik soal (pembentukan) pemerintahan tidak muncul," ujarnya.
Menteri tenaga kerja yang akan mengakhiri tugasnya, Ahmad al-Majdalani, mengatakan kemungkinan kabinet biasa sudah akan dibentuk sampai kedua faksi bisa bersanding dalam pemerintahan kesatuan yang yang direncanakan.
"Sejauh Fatah dan Hamas tidak mencapai kesepakatan dan membuat jadwal pembahasan, artinya presiden Abbas akan menunjuk satu sosok untuk membentuk pemerintahan Palestina yang baru, yang tetap."
Bulan lalu, Fatah dan Hamas sepakat untuk membuat jadwal tiga bulan bagi pembentukan pemerintahan bersatu.
Pembentukan pemerintahan bersatu dan penyelenggarakan pemilihan merupakan salah satu tujuan dari kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani kedua pergerakan nasionalis itu dua tahun lalu.
Namun, kesepakatan tersebut tidak pernah diwujudkan.
Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2013
