Diratakan dan ditingkatkan
Ada dua langkah yang perlu dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan di Indonesia, yaitu pemerataan dan peningkatan konektivitas.
Pemerataaan berarti internet akan tersedia tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga tersedia hingga daerah pelosok, sementara peningkatan adalah Indonesia harus terus mengadopsi perkembangan generasi terbaru jaringan telekomunikasi.
Dari segi pemerataan, Indonesia sebenarnya memiliki satu badan khusus yang dibina oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku pengagas "Visi Indonesia Digital 2045" bernama BAKTI Kementerian Kominfo. BAKTI merupakan singkatan dari Badan Aksesibilitas dan Telekomunikasi. Sesuai dengan namanya, mereka hadir sebagai penyedia akses telekomunikasi untuk daerah-daerah yang belum terjamah industri.
Daerah itu mungkin dikenal masyarakat awam sebagai 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, terluar. Ketiga faktor itu kerap membuat industri enggan masuk karena biasanya tak memiliki nilai komersial.
Publik mungkin mengetahui salah satu tugas BAKTI Kementerian Kominfo ialah melaksanakan pembangunan BTS, sehingga jaringan telekomunikasi, khususnya jaringan 4G, bisa juga dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah 3T.
Pada praktik pelaksanaannya pembangunan BTS sebagai langkah meratakan infrastruktur digital di Indonesia menghadapi beragam tantangan. Tantangan itu, mulai dari kendala kondisi geografis tiap daerah yang menantang, hingga terbaru masalah hukum yang masih bergulir di meja hijau dan sempat membuat proyek prioritas itu terhambat.
Meski begitu, Pemerintah tak kehilangan akal dan mencari jalan baru untuk melanjutkan program pemerataan infrastruktur digital ini.
Selain melakukan penyegaran jabatan di dalam BAKTI Kementerian Kominfo, Pemerintah membentuk secara khusus satuan tugas bernama bernama Satgas BAKTI Kominfo.
Satgas BAKTI Kominfo ini melibatkan banyak pihak, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), hingga Kementerian Keuangan.
Di bawah arahan Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, satgas itu berkomitmen mengebut dan bekerja cepat menyelesaikan target pembangunan 5.000 BTS beroperasi di akhir 2023.
Baca juga: Satria-1 menyalakan koneksi Internet di daerah 3 T Papua
Tidak hanya membangun BTS 4G, BAKTI Kementerian Kominfo juga memiliki tanggung jawab pada program pemerataan konektivitas digital lewat teknologi satelit.
Di samping menantikan SATRIA-1 beroperasi resmi di awal 2024 untuk 50.000 titik fasilitas publik, beberapa proyek satelit lainnya sudah menanti untuk diluncurkan.
Terdekat ialah peluncuran Hot Backup Satelite (HBS) yang ditargetkan bisa mengudara di akhir 2023.
Dari sisi pemerataan, para pelaku industri telekomunikasi juga ikut mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital di Indonesia.
Para penyelenggara layanan telekomunikasi itu mulai berekspansi ke daerah-daerah baru yang sebelumnya tak terlewati internet karena kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas digital terus meningkat.
Untuk mencapai "Visi Indonesia Digital 2045", para pemangku kepentingan di sektor terkait begitu menyadari bahwa pemerataan infrastruktur digital juga dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitasnya.
Peningkatan kapasitas infrastruktur digital memiliki peran penting agar Indonesia sebagai negara tidak kehilangan momentum dalam transformasi digital global.
Salah satu program peningkatan infrastruktur digital yang telah disiapkan pemerintah adalah Palapa Ring Integrasi.
Dinilai sebagai salah satu program prioritas, membuatnya dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus dikerjakan.
Tujuannya sederhana, yakni berguna untuk menyatukan lebih baik jaringan tulang punggung Palapa Ring Eksisting, sehingga konektivitas digital bisa lebih optimal.
Baca juga: PSN: Satelit Satria akan ciptakan pemerataan akses internet
Baca juga: Pemda berperan penting manfaatkan SATRIA-1 ciptakan talenta digital
Copyright © ANTARA 2023
