Dukungan ini disampaikan Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Aris Heru Utomo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
“Sikap dan komitmen Indonesia sama dengan membela prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua Pancasila, yakni tentang ”kemanusiaan yang adil dan beradab”. Tak ada tempat untuk penindasan terhadap kemanusiaan,” kata Aris.
Ia mengatakan sikap tegas Pemerintah Indonesia dalam membela Palestina terlihat dalam sambutan Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin pada Haul Akbar Kiai Abdul Wahab Chasbullah Ke-52 sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Minggu (15/10).
Dengan tegas Wapres menyampaikan bahwa Indonesia mengutuk serangan Israel ke Rumah Sakit Al Ahly di Palestina pada 14 Oktober 2023.
Pernyataan Wapres kemudian dipertegas kembali oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi saat menghadiri Sidang Darurat Para menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jeddah (18/10).
“Memperhatikan pernyataan tegas dari kedua pejabat tinggi tersebut mengenai Palestina, kami memandang bahwa hal itu memperlihatkan adanya komitmen tiada henti dari Indonesia untuk membela, mendukung, dan menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina pada era modern,” ujarnya.
Pada sila kedua Pancasila, kata Aris, jelas memandang bahwa negara memperlakukan setiap warga negaranya atas dasar pengakuan dan penghormatan harkat, martabat manusia, dan nilai kemanusiaan yang tumbuh dari harkat dan martabatnya itu.
Baca juga: Uni Eropa bahas naiknya risiko keamanan akibat perang Israel-Hamas
Baca juga: China, Mesir koordinasi demi solusi langgeng konflik Israel-Palestina
Karenanya, lanjut dia, dapat dipahami bahwa diplomasi bela Palestina yang dilakukan Indonesia sejatinya bentuk Pancasila dalam tindakan. Tindakan untuk menjadikan Indonesia senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia dan menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai amanah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
“Karena itu, sejalan dengan semangat mewujudkan Pancasila dalam tindakan, kami sangat mendukung 3 solusi yang disampaikan Menlu Retno Marsudi di Sidang OKI,” kata Aris.
Ketiga solusi tersebut, yakni mengakhiri lingkaran kekerasan yang terjadi di Palestina sekarang juga dan OKI harus mengupayakan segala cara untuk mendorong dilakukan gencatan senjata.
Kedua, memastikan keselamatan dan keleluasaan melintas bagi bantuan kemanusiaan dan mencari akses listrik, air, bahan bakar, dan hukuman kolektif bagi warga sipil yang melanggar hukum humaniter, membuat koridor bantuan kemanusiaan di Gaza dan menjamin bahwa 'humanitarian law' dihormati, menolak pemindahan penduduk di jalur di Gaza.
Ketiga, menyelesaikan akar masalah dari konflik. Negara-negara OKI harus memahami bahwa keberadaan OKI sesungguhnya tidak terlepas dari permasalahan di Palestina. Sekaranglah saat yang tepat untuk membuktikan eksistensi OKI. OKI harus bertindak bersama (gotong royong) Jangan sampai keadaan saat ini digunakan Israel dan negara lain untuk mengenyampingkan isu dan hak keberadaan Palestina.
Perang antara Hamas dan Israel mengakibatkan masyarakat Palestina di Gaza mengalami krisis kemanusiaan akibat tiadanya listrik, air, makanan, bahan bakar, dan pasokan medis.
Perang Hamas dan Israel dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika Hamas menembaki roket dan menyusup ke Israel melalui darat, laut dan udara.
Hamas menyebut serangannya itu sebagai balasan atas penyerbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa di wilayah pendudukan Yerusalem Timur dan kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina yang terus meningkat.
Militer Israel kemudian membalas dengan meluncurkan "Operasi Pedang Besi" di Jalur Gaza dan memblokade penuh kawasan itu sehingga penduduk Gaza tidak mendapatkan akses listrik dan air, sementara air, makanan, bahan bakar, dan pasokan medis hampir habis.
Lebih dari 1.400 warga Israel terbunuh sejak operasi Hamas, sementara sedikitnya 3.478 warga Palestina tewas akibat serangan balasan Israel di Gaza.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
