Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia mengajak setiap kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) agar mengesampingkan ego sektoral demi meningkatkan cakupan pelayanan dan angka kepesertaan.
"Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinergi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan petugas di lapangan, hilangkan ego sektoral karena tujuan kita itu sama, yaitu memperkuat dan meningkatkan cakupan pelayanan KB, baik dari segi akses maupun kualitas,” kata Ketua Tim Kerja Kesehatan Reproduksi Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes Wira Hartiti di Jakarta, Kamis.
Ia mengingatkan bahwa petugas kesehatan di lapangan memiliki peran sebagai pemberi layanan KB.
Sedangkan, Petugas Lapangan KB (PLKB) dan Penyuluh KB (PKB) berperan sebagai penggerak dan penarik masyarakat untuk mau menjadi peserta KB
Oleh karena itu kedua elemen tersebut harus bisa bergerak bersama dan beriringan.
Baca juga: Pakar UI: Angka "unmet need" jadi tantangan program keluarga berencana
Baca juga: BKKBN tingkatkan pelayanan KB sediakan variasi alat kontrasepsi
Wira mencontohkan dalam beberapa kasus tidak terjadi koordinasi maupun sinergi antara petugas lapangan dengan petugas pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang berakibat pada terbatasnya variasi alokon yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa petugas kesehatan di lapangan memiliki peran sebagai pemberi layanan KB.
Sedangkan, Petugas Lapangan KB (PLKB) dan Penyuluh KB (PKB) berperan sebagai penggerak dan penarik masyarakat untuk mau menjadi peserta KB
Oleh karena itu kedua elemen tersebut harus bisa bergerak bersama dan beriringan.
Baca juga: Pakar UI: Angka "unmet need" jadi tantangan program keluarga berencana
Baca juga: BKKBN tingkatkan pelayanan KB sediakan variasi alat kontrasepsi
Wira mencontohkan dalam beberapa kasus tidak terjadi koordinasi maupun sinergi antara petugas lapangan dengan petugas pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) yang berakibat pada terbatasnya variasi alokon yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.
"Karena tidak semua orang punya inisiatif, lalu tidak tergerak juga untuk bertanya kepada petugas lapangan terkait hasil survei langsung, jadinya penyediaan alokon itu sama terus dari tahun ke tahun karena hanya berdasarkan capaian pengguna terbanyak tahun sebelumnya," ujarnya.
Keterbatasan variasi alokon yang ditawarkan berakibat pada dua kondisi, yakni stagnasi jumlah peserta KB karena masyarakat tidak menemukan alokon yang sesuai kebutuhan atau jumlah peserta KB lepas-pakai (dropout) menjadi bertambah karena alokon yang tersedia umumnya hanya pil dan suntik.
Keterbatasan variasi alokon yang ditawarkan berakibat pada dua kondisi, yakni stagnasi jumlah peserta KB karena masyarakat tidak menemukan alokon yang sesuai kebutuhan atau jumlah peserta KB lepas-pakai (dropout) menjadi bertambah karena alokon yang tersedia umumnya hanya pil dan suntik.
Pasalnya, pemasangan alokon KB dalam bentuk pil dan suntik bersifat jangka pendek, sehingga tidak jarang peserta KB lupa atau malas untuk melakukan pelayanan lanjutan dan berujung lepas pakai.
Untuk itu, ia berharap adanya sistem kerja yang mengedepankan sinergi, koordinasi, dan komitmen untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB di antara setiap unit kerja yang terlibat.
Baca juga: DIY berhasil melampaui target penggunaan alat kontrasepsi modern
Baca juga: BKKBN perpanjang waktu pemenuhan target 1,5 juta akseptor kontrasepsi
Baca juga: DIY berhasil melampaui target penggunaan alat kontrasepsi modern
Baca juga: BKKBN perpanjang waktu pemenuhan target 1,5 juta akseptor kontrasepsi
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2023
