Kalau tidak mendukung dan tidak setuju seharusnya di luar koalisi. Tapi PKS sekarang ini kanan kiri oke"Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Partai Demorkat Max Sopacua menilai seharusnya Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi pemerintahan SBY karena tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"PKS tidak sesuai dengan komitmen koalisi yaitu mendukung kebijakan pemerintah. Kalau PKS tidak mendukung kebijakan itu maka keluar saja (dari koalisi) karena itu cara terbaik," kata Max kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut dia pilihan PKS keluar koalisi adalah rasional karena tidak setuju dengan kebijakan koalisi, sehingga sikap partai seharusnya jelas.
Dia mengatakan penolakan PKS itu sebenarnya tidak membebani koalisi, namun yang dibutuhkan adalah komitmen anggota koalisi untuk mendukung kebijakan pemerintah.
"Kalau tidak mendukung dan tidak setuju seharusnya di luar koalisi. Tapi PKS sekarang ini kanan kiri oke, tidak setuju kebijakan pemerintah tapi masih mau terus di dalam pemerintahan," kritiknya.
Max tidak bisa berkomentar terlalu dalam mengenai perlu tidaknya menteri PKS dikurangi dalam pemerintah karena menurut dia, semua menteri PKS di pemerintah mendukung kebijakan itu namun fraksi partai itu di DPR menolak.
"Jadi kami pikir sebenarnya permainan apa yang sebenarnya sedang dilakukan PKS?" tanyanya.
Dia mengaku heran atas sikap PKS ini karena selama ini komunikasi yang dijalankan sekretaris gabungan (Setgab) berjalan dengan baik. Karena itu, anggota Setgab menyerahkan masalah PKS kepada Presiden SBY.
"Terakhir saya baca berita bahwa Setgab menyerahkan sikap PKS itu pada Presiden untuk memutuskan mempertahankan partai itu di koalisi atau tidak," tandasnya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
