Bappenas: Pemda harus menyinkronkan RPJMD ke pembangunan berkelanjutan

 

“Bappenas terus mendorong supaya kebijakan pembangunan, baik di tingkat pemerintah pusat dan daerah agar bisa lebih tertata, dengan mengedepankan aspek berkelanjutan dalam setiap pembentukan kebijakan pembangunan,” kata Fungsional Madya Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Anna Amalia, di Bandarlampung, Selasa.

 

Ia pun meminta kepada pemerintah daerah untuk menyinkronkan RPJMD yang saat ini dalam proses penyusunan, dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang berfokus kepada pembentukan pembangunan yang berkelanjutan.

 

“Arah kebijakan secara nasional ke depan ini akan lebih hijau. Dimana semua harus menuju ke ekonomi hijau yang diperkuat dengan penerapan rendah karbon dan berketahanan iklim. Bagian utamanya adalah bagaimana penanganan dampak perubahan iklim, jadi ada tantangan yang sangat besar bagi tata kota, provinsi, kabupaten yang setiap waktu terus bertumbuh,” katanya pula.

 

Dia mengatakan pihaknya terus mendorong upaya mencapai sasaran pembangunan pada 20 tahun ke depan. Tujuannya adalah membentuk peningkatan perekonomian yang maju, dan adanya penurunan intensitas gas rumah kaca menuju bebas emisi sesuai target di 2060 yang menjadi prioritas pemerintah.

 

“Dan ini harus dilakukan secara terintegrasi dimana harus memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi modal dasar menuju pembangunan negara maju. Dan perlu juga mengajak pihak swasta untuk merubah paradigma bisnisnya dalam mendukung pemerintah mencapai target yang ditentukan,” ujarnya lagi.

 

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen kuat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlangsungan lingkungan, sehingga harapannya seluruh pemerintah daerah dapat mendukung serta mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan pada 2024.

 

“Jadi memang perlu adanya sinkronisasi dengan perencanaan di daerah. Sehingga target sasaran ekonomi hijau, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dan pembangunan berketahanan iklim juga menjadi bagian dari dokumen pembangunan jangka panjang daerah," katanya pula.
Baca juga: Pemprov Lampung: Risiko bencana telah masuk dalam rencana pembangunan
Baca juga: Gubernur Jatim tekankan perencanaan pembangunan sesuai kearifan lokal