"TransJakarta kan punya pemda dan sudah punya pengalaman dalam hal pelayanan transportasi yang mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM)," kata Wahyu saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Wahyu menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Perhubungan DKI perlu melakukan langkah konkret sebagai regulator. "Jangan hanya menjanjikan untuk mengkaji," katanya.
Menurut dia, pengadaan transportasi laut sebagaimana di darat tentunya harus adil dan merata sehingga perlu mekanisme dari pihak eksekutif.
Dia menjelaskan analoginya bisa melihat dari pengelolaan angkutan darat seperti Bus Rapid Transit (BRT) menggunakan kerja sama dengan operator dengan sistem Rp/kilometer (km).
"Jadi untuk angkutan perairan TransJakarta bisa memberdayakan operator dengan skema Rp/mile dan operator kapal harus memenuhi SPM," katanya.
Baca juga: Wacana pengadaan TransJakarta Laut Kepulauan Seribu kembali mengemuka
Baca juga: Batik Gobang Seribu jadi simbol wisata berkelanjutan di pesisir DKI
Dengan demikian, diharapkan Pemerintah Provinsi DKI sebagai regulator adil melayani warga Kepulauan Seribu dengan menyediakan kapal berkualitas baik jika wacana itu menjadi nyata.
"Saya minta Pemerintah Provinsi DKI sebagai regulator serius serta adil melayani warga Kepulauan Seribu," ujarnya.
Wacana pengelolaan angkutan laut berbasis pembayaran per mil seperti moda TransJakarta yang bisa diakses warga secara transit dari dan menuju pulau-pulau di Kepulauan Seribu kembali mengemuka.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengutarakan pandangannya terhadap pertanyaan wartawan terkait rencana populer sejak 2015 tersebut saat kunjungan kerja di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (26/10).
"Pandangan saya, ya perlu pembahasan Dinas Perhubungan. Namanya kalau dikaji bagus, kalau enggak dikaji ya enggak bagus," kata Heru secara spontan.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
