"Kita memilih tidak hanya presiden, tapi ada (anggota) DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, dan DPD, yang sistem pemilu kita proporsional terbuka. Artinya, kita juga akan memilih caleg secara langsung, sehingga kita harus tahu siapa caleg-caleg," kata Khoirunnisa dalam diskusi daring bertema "Polemik Putusan MK dan Upaya Mendorong Partisipasi Politik Anak Muda", seperti dipantau di Jakarta, Jumat.
Dia menyayangkan keputusan KPU telah merilis Daftar Calon Sementara (DCS) namun tanpa disertai visi dan misi caleg bersangkutan.
"Alasan KPU, nanti tunggu Daftar Calon Tetap (DCT) baru dibuka CV-nya (riwayat hidup)," tambahnya.
Menurut dia, Pemilu Serentak 2024 berbeda dengan Pemilu 2019. Durasi kampanye pada Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, sedangkan saat Pemilu 2019 lalu kampanye berlangsung hingga tujuh bulan.
Baca juga: Perludem sebut UU Parpol perlu direvisi
Khoirunnisa menyarankan KPU menggunakan format data terbuka mengenai caleg-caleg yang akan bertarung pada Pemilu 2024.
"Kalau pakai format data terbuka, semakin banyak bentuk inisiatif inovasi dalam memperkenalkan caleg-caleg tersebut," katanya.
Semakin banyak data terkait peserta Pemilu 2024 yang diketahui publik, maka semakin mendorong sekaligus membangun partisipasi politik masyarakat, karena publik sudah lebih mengenal dan lebih mantap dalam memilih.
"Nggak kenal, nggak tahu, nanti gimana milihnya?" kata Khoirunnisa.
Pada Pemilu 2019 lalu, tercatat 17 juta suara tidak sah atau setara 11,12 persen dari total keseluruhan suara yang dikumpulkan.
Menurut Khoirunnisa, potensi perolehan suara tidak sah dapat ditekan melalui data terbuka terkait daftar peserta Pemilu 2024.
Baca juga: JPPR sebut parpol tak siapkan bacaleg pada DCS Pemilu 2024
Baca juga: Perludem nilai media alternatif miliki peran penting di Pemilu 2024
Pewarta: Rina Nur Anggraini
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
