“Terbukti KKI 2023, membuat keluaran rekomendasi yang membumi, menukik, dan memberi harapan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mampu mengemban tanggung jawab sebagai bangsa adidaya budaya,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Nadiem: Kongres Kebudayaan dukung budaya jadi arah pembangunan
Selain aspek tersebut, kongres ini juga menghasilkan sembilan gagasan penting lainnya dalam pemajuan kebudayaan Indonesia, mulai dari periode 2024-2029 merupakan babak krusial dalam pemajuan kebudayaan hingga kebebasan berekspresi yang aman dan nyaman.
Selain itu, turut ditekankan pendidikan yang berkebudayaan merupakan sekolah kehidupan, transformasi tata kelola Dewan Kesenian dan/atau Dewan Kebudayaan menjadi prioritas kelembagaan, serta perekatan budaya lintas batas di tataran desa dan kota yang partisipatif dan inklusif.
Selanjutnya, mengenai teknologi digital untuk mengolah dataraya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Indeks Kebudayaan, Program Indonesiana, dan berbagai hasil panen budaya masyarakat.
Tak hanya itu, masyarakat adat dan lokal lainnya pun merupakan subjek yang berdaulat atas kebudayaannya, sekaligus penekanan pada Indonesia yang memerlukan suatu badan amanat pemajuan kebudayaan, serta model APBN/D yang akan diselaraskan dengan kerangka kerja kebudayaan.
Butir-butir gagasan dalam kongres ini disusun sebagai Rencana Aksi Nasional Pemajuan Kebudayaan 2025-2029 yang akan menjadi blueprint untuk kebijakan kebudayaan nasional Indonesia selama lima tahun mendatang.
Suharti mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tim perumus, budayawan, seniman, serta para ahli dari berbagai bidang yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam KKI 2023.
“Upaya pemajuan kebudayaan kita selama ini telah membuktikan bahwa kebudayaan bukan hanya sebatas warisan, namun juga kekuatan untuk mendorong kreativitas dan pembangunan berkelanjutan,” kata Suharti.
Baca juga: Kemendikbudristek libatkan budayawan dalam pra-Kongres Kebudayaan
Baca juga: Kemendikbudristek dorong budayawan aktif diskusi budaya dengan capres
Ia mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menjadikan rumusan KKI 2023 sebagai pijakan utama dalam melakukan aksi nyata untuk kebudayaan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menegaskan untuk langkah selanjutnya adalah memastikan kesiapan untuk mengkomunikasikan dan menggelorakan hasil kongres ini ke berbagai daerah di Indonesia.
“Kalau Kongres 2018 menghasilkan dokumen strategi kebudayaan, dalam Kongres kali ini kita menyusun rencana aksi nasional untuk kemajuan kebudayaan,” ujar Hilmar.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
