Kehadiran TPAKD dapat mengambil peran serta dalam memecahkan masalah akses keuangan masyarakat.
Bukittinggi,- (ANTARA) -
Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) meraih penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar sebagai daerah dengan akses keuangan terbaik.
 
Penghargaan itu diterima Sekretaris Daerah Bukittinggi pada peringatan acara puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Provinsi Sumbar Tahun 2023, di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Minggu.
 
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Sumbar Untung Santoso menjelaskan, OJK bersama dengan stakeholders terkait, menyelenggarakan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dengan tema 'Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera".
 
Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta untuk mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
 
"Bulan Oktober ditetapkan sebagai Bulan Inklusi Keuangan (BIK), dimana masyarakat dapat mengakses serta memperoleh pengetahuan baru yang seluas-luasnya mengenai industri jasa keuangan untuk mendekatkan masyarakat dengan produk dan layanan jasa keuangan dan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, kata Untung Santoso.
 
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan suatu forum koordinasi antarinstansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
 
Sebagai bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan, Kantor OJK Provinsi Sumbar sebagai Sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumbar, memberikan penghargaan bagi TPAKD kabupaten/kota terbaik di Sumbar dalam melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
 
Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Martias Wanto, selaku Koordinator TPAKD Bukittinggi menyampaikan apresiasi terhadap OJK Sumbar yang telah melaksanakan kegiatan literasi dan inklusi keuangan.
 
Tahun ini, TPAKD Sumbar untuk pertama kalinya sejak 2016 melaksanakan penilaian tahun ini.
 
TPAKD Kota Bukittinggi menjadi satu satunya kota di Sumbar yang mendapat penghargaan dalam ajang tersebut.
 
"Kami dari TPAKD Bukittinggi, melalui arahan Bapak Wali Kota terus berupaya meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera," kata Martias Wanto.
 
Ia mengatakan sejumlah program prioritas memang diarahkan, agar bagaimana pemerintah bisa lebih dekat dengan masyarakat dalam membantu mengatasi masalah keuangan dan memulihkan ekonomi warga.
 
Salah satu program unggulan Pemkot Bukittinggi bersinergi dengan BPRS Jam Gadang melalui Tabungan Utsman, pinjaman tanpa bunga tanpa agunan. Program ini untuk mengatasi masyarakat agar tidak terjerat rentenir yang dapat merugikan mereka.
 
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan, penjelasan tentang akses keuangan tidak hanya bermanfaat individu tapi dapat mempercepat roda perekonomian pemerintah.

Inklusi keuangan dapat mendorong perekonomian masyarakat. BIK ini dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang jasa keuangan, agar tidak tertipu dengan oknum yang tidak bertanggung jawab.
 
"Kehadiran TPAKD dapat mengambil peran serta dalam memecahkan masalah akses keuangan masyarakat. Target nasional, akhir 2024 nanti, 98 persen masyarakat Indonesia memiliki akses keuangan yang formal. Sementara, hingga saat ini di Sumbar sendiri baru terealisasi 76,88 persen. Semoga kita bisa capai ini bersama," kata Mahyeldi.
 
Ia menyebutkan ada tiga kabupaten/kota di Sumbar yang menerima penghargaan dari OJK, yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar.
 
"Puncak BIK tahun 2023 ini juga dilaksanakan berbagai kegiatan dan perlombaan, seperti jalan santai, lomba mewarnai, lomba reels, instagram on the spot, lomba treasure hunt, dan PUJK Got Talent," katanya pula. 
 

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023