Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Basri Baco menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoba alternatif teknologi pengolahan sampah berupa insinerator.

"Selain teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (refuse derived fuel/RDF), agar menggunakan teknologi lainnya, yakni insinerator," kata Basri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Basri menuturkan insinerator merupakan alat yang digunakan untuk membakar limbah yang dioperasikan dengan memanfaatkan teknologi pembakaran pada suhu tertentu.

Menurut dia, hal ini sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengolahan sampah lainnya selain menggunakan RDF.

Baca juga: Pemkot Jakbar minta warga pilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga

Terlebih, insinerator ini sudah digunakan di Singapura sejak tahun 1979 hingga saat ini. Adapun insinerator mampu mengolah 90 persen limbah sampah dan sisanya merupakan debu serta sampah yang tidak habis terbakar.

"Daerah di Indonesia yang telah menggunakan insinerator adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua," katanya.

Karena itu, pihaknya mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI dapat mengkaji secara mendalam terkait dengan teknologi insinerator tersebut.

Kendati demikian, pihaknya juga mendukung agar pemerintah untuk selalu mengedukasi masyarakat terkait pemisahan sampah organik dan non-organik sehingga memudahkan dalam pengolahan sampah.

Baca juga: DKI harap pengelolaan sampah Pasar Kramat Jati jadi contoh di Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta menyatakan pembangunan tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar (refused derived fuel/RDF) di Rorotan, Jakarta Utara, merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan masalah sampah di Ibu Kota.

"Pembangunan RDF plant merupakan inovasi juga. Jadi, kami kembali bangun di dalam kota (DKI Jakarta) agar sampah itu tidak dikirim ke Bantargebang," kata Humas Dinas Lingkungan Hidup Yogi Ikhwan di Jakarta, Senin.

Total besaran anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024 yang disepakati sebesar Rp81,5 triliun termasuk pinjaman Rp1 triliun untuk RDF Rorotan, Jakarta Utara.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI juga akan membangun RDF Pegadungan, Jakarta Barat.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023