"Sikap FPDIP jelas dan tegas menolak pengesahan APBNP 2013," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Menurutnya, perubahan APBNP 2013 ini menutupi kinerja pemerintah yang gagal dan tidak memenuhi target penerimaan negara.
"Misalnya, tak terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi dari 6,8 jadi 6,2 persen. Turunnya target lifting minyak dari 930 ribu barel perhari menjadi 840 ribu barel perhari," kata Bambang.
FPDIP, katanya, juga tak mempermasalahkan bila pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) karena menaikkan atau tidak, merupakan kewenangan pemerintah.
"Masalah BBM adalah bagian dari RAPBNP 2013. Kami tak ikut soal kenaikan BBM," kata anggota Komisi VII DPR RI itu.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lebih memilih menolak kenaikan BBM dibanding menolak pengesahan APBNP 2013.
"Sikap PKS jelas, menolak kenaikan BBM, bukan APBNP 2013," kata Idris.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
