Dalam lingkup global, pemerintah siap bekerja sama dengan Uni Eropa (UE) pasca penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR).
"Terlepas dari kekhawatiran kami, pemerintah siap berkolaborasi dengan Uni Eropa dalam membangun kerangka kerja yang mendorong pertanian berkelanjutan, termasuk produksi minyak nabati, dengan cara yang inklusif, holistik, adil, dan tidak diskriminatif," kata Menko Airlangga di Jakarta, Kamis.
Hal itu ia sampaikan secara virtual dalam The 19th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2024 Price Outlook.
Menko Airlangga menilai sangat penting bagi UE untuk mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa standar keberlanjutan nasional negara produsen dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengakses pasar Eropa.
The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) juga telah menjalin komunikasi intensif dengan komisi UE untuk mengatasi tekanan tersebut.
Selain itu juga telah menghasilkan enam tim kerja temasuk inklusivitas petani kecil, skema srtifikasi yang relevan, ketertelusuran data ilmiah mengenai deforestasi serta perlindungan data privasi.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga telah mengembangkan clearing house untuk memastikan seluruh komoditas perkebunan yang akan diekspor dapat ditelusuri untuk menjamin pasar global bahwa produk-produk tersebut dihasilkan dari perkebunan yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa pengembangan kelapa sawit berkelanjutan turut didorong melalui Indonesia Sustainable Palm Oil Plantation Certification System (ISPO).
Sertifikasi ISPO menjamin praktik produksi yang dilakukan oleh perusahaan dan petani kelapa sawit mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan. Selain ISPO, Pemerintah Indonesia juga mendukung sertifikasi sukarela melalui skema Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
"Dengan bekerja sama, kita dapat mencapai tujuan untuk perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, berketahanan iklim dan berkelanjutan, serta penguatan industri minyak sawit dalam negeri,” terangnya.
Adapun industri kelapa sawit telah lama bagian integral dari ekonomi global sekaligus berperan penting dalam perekonomian nasional.
Industri itu telah berhasil berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja produktif dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta penyediaan barang-barang konsumsi.
Hal tersebut turut berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di kalangan petani pedesaan termasuk bagi petani kecil.
Lebih jauh lagi, Airlangga menjabarkan dengan perkiraan bahwa populasi dunia akan mencapai 9,8 miliar jiwa pada tahun 2050, dunia akan memerlukan tambahan 200 juta ton produksi minyak nabati pada saat tersebut.
“Kelapa sawit juga mendukung penyediaan bahan bakar transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Indonesia telah mengembangkan SAF yang dikenal dengan BioAvtur 2.4 persen atau J2.4,” jelas Airlangga.
Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, Indonesia telah melakukan penanaman kembali seluas 200.000 hektar (ha) sejak tahun 2007 dan seluas 180.000 ha sedang dilakukan penanaman kembali di tahun ini dengan mengalokasikan anggaran sebesar 386 juta dolar AS.
Baca juga: Menko Perekonomian: Industri sawit beri kontribusi ketahanan pangan
Baca juga: Kemenperin sebut saat ini ada 179 jenis hilirisasi kelapa sawit
Baca juga: Industri kelapa sawit RI serap 16,2 juta tenaga kerja pada 2022
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
