Kita usahakan secara maksimal agar kenaikan harga BBM tidak berpengaruh terhadap terjadinya PHK massal, dialog dengan para pengusaha dan pekerja/buruh terus dilakukan,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan akan terus mengupayakan agar kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap para pekerja/buruh.

"Kita usahakan secara maksimal agar kenaikan harga BBM tidak berpengaruh terhadap terjadinya PHK massal, dialog dengan para pengusaha dan pekerja/buruh terus dilakukan," kata Menakertrans di Jakarta, Senin.

Muhaimin mengaku optimis tidak akan terjadi PHK massal karena para pengusaha seharusnys telah memperhitungkan secara matang soal rencana kenaikan BBM dalam perencanaan keuangan dan biaya produksi perusahaannya.

Dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM yang akan diumumkan pemerintah secepatnya, Muhaimin meminta agar para pengusaha dan pekerja mengedapankan dan menjaga kondisi hubungan industrial di wilayahnya masing-masing sehingga tetap kondusif..

"Yang paling penting, pihak pengusaha dan pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/buruh harus mengedepankan dialog di perusahaan masing-masing dengan mengefektifkan forum bipartit (LKS Bipartit)," kata Muhaimin.

Menakertrans mengatakan komunikasi dan dialog yang dipadukan dengan niat baik dibutuhkan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara damai sehingga tidak merugikan kedua belah pihak ataupun pihak pihak terkait lainnya.

Sebagai langkah antisipasi kenaikan harga BBM, perusahaan-perusahaan diharapkan telah memperhitungkan untuk melakukan efisiensi biaya produksi termasuk overhead perusahaan.

"Efisiensi biaya produksi ini diharapkan dapat menghindarkan adanya kemungkinan PHK bagi pekerja/buruh tanpa mengganggu proses produksi dan kinerja perusahaan," kata Muhaimin.

Dan bagi perusahaan yang memungkinkan dari segi keuangan diharapkan untuk dapat menaikkan biaya makan dan biaya transportasi kepada para pekerjanya.

"Tapi tentunya harus dibicarakan secara bipartit dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan," kata Muhaimin.

Menakertrans juga mengajak semua pihak agar bekerja sama dalam menekan dan menghilangkan praktek ekonomi biaya tinggi yang masih terjadi di perusahaan di berbagai daerah dan memberatkan dunia usaha di Indonesia.

Muhaimin mengatakan, selama ini ongkos usaha yang mahal menjadi penghambat ekonomi yang membuat para peengusaha kesulitan mengembangkan usahanya dan menaikkan kesejahteraan pekerja secara signifikan.

"Kita terus mendorong agar pemda-pemda memperbaiki iklim ketenagakerjaan di daerahnya, dengan cara menghilangkan praktek-praktek pungli, mempermudah perizinan yang berbelit-belit dan biaya-biaya tidak jelas lainnya yang selama ini membebani pengusaha," kata Muhaimin.

Lebih lanjut, Muhaimin mengaku optimis dunia usaha Indonesia bisa menjaga dan meningkatkan ksejahteraan pekerja/buruh bila terjadi penurunan biaya produksi, penekanan ekonomi biaya tinggi, perbaikan infrastruktur dan proses perizinan yang mudah dan murah.

Demo Buruh Diharap Tertib

Menakertrans berharap aksi unjuk rasa dan demontransi yang dilakukan pekerja/buruh berjalan dengan tertib, tidak bersikap anarkis dan mengganggu kepentingan umum dalam berdemo menuntut rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Hal itu dikarenakan langkah aksi unjuk rasa tidak akan kondusif bagi perjuangan pekerja/buruh yang lebih mendasar, yakni memperbaiki kesejahteraan mereka secara bertahap.

Muhaimin menjelaskan apabila kalangan pekerja/buruh melakukan tindakan anarkis saat berdemo atau mengganggu objek vital negara, atau cara penutupan jalan tol seperti beberapa waktu lalu maka aparat Kepolisian tidak akan kompromi.

"Tidak hanya para pekerja/buruh yang akan ditindak tegas jika sudah anarkis saat demo atau melakukan upaya mengganggu ketertiban umum, siapapun yang bertindak anarkis akan ditindak tegas oleh aparat Kepolisian," kata Muhaimin.

(A043/B008)

Pewarta: Arie Novarina
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2013