Percepatan pemulangan itu dilakukan dua hari setelah melewati tenggat bagi para warga Afganistan yang berada di Pakistan secara ilegal untuk meninggalkan negara itu.
Pakistan mengabaikan seruan dari PBB, grup pembela HAM dan kedubes dari negara-negara Barat yang meminta agar mempertimbangkan kembali pengusiran lebih dari empat juta warga Afganistan di negara itu, dan menyatakan bahwa para warga ilegal itu terlibat dalam serangan militan Islamis dan kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan nasional.
Afganistan menyangkal tudingan itu dan mengatakan bahwa keamanan Pakistan adalah isu domestik dan meminta Pakistan untuk mempertimbangkan ulang pengusiran.
Operasional fasilitas di pusat penyeberangan perbatasan di barat laut di Torkham meningkat tiga kali lipat untuk melayani peningkatan jumlah warga menyeberang, kata Wakil Komisioner distrik Khyber, Abdul Nasir Khan.
"Semuanya berjalan normal sekarang dan para penyeberang tidak perlu mengantri selama berjam-jam," katanya kepada Reuters.
Sementara para warga yang telah kembali ke Afganistan mengeluhkan kondisi sulit yang harus mereka hadapi dengan meninggalkan Pakistan dan ketidakpastian masa depan mereka.
"Kami menghabiskan tiga hari di perbatasan Pakistan. Situasi kami sangat buruk," kata Mohammad Ismael Rafi (55) yang mengatakan telah tinggal di kota perbatasan Pakistan di daerah barat daya, kota Chaman, di mana ia memiliki usaha ritel.
"Kami bersyukur telah kembali ke negara kami," ujarnya. Butuh waktu enam hari untuk meninggalkan rumah di Pakistan dengan 16 anggota keluarga dan barang milik mereka dan membawanya ke tenda darurat di desa seberang perbatasan.
Rafi menuduh pejabat Pakistan menerima suap untuk memproses pemulangannya. Pejabat Pakistan menyangkal tuduhan itu.
Ia menyewa rumah di Kandahar sebelum kembali mudik ke kampung halamannya di provinsi Helmand.
Seorang anak sekolah Afganistan Sarfraz (16) yang tidak memiliki nama belakang, mengatakan ia dan ayahnya tidak pernah mengunjungi Afganistan dan tidak ingin pergi ke sana saat ini. Kakeknya bermigrasi ke Pakistan puluhan tahun lalu.
"Ke mana kami harus pergi?" ia bertanya balik kepada Reuters di barat laut Peshawar. "Tidak ada pekerjaan di sana. Kami orang miskin. Kami dipaksa. Kami harus pergi".
Pemerintahan Taliban di Afganistan, bersusah payah menangani gelombang penduduk yang datang mendadak, telah menyiapkan kamp transit sementara di mana makanan dan layanan medis akan disediakan.
Dalam sebuah pernyataan gabungan, Dewan Pengungsi Norwegia, Dewan Pengungsi Denmark dan Komite Penyelamatan Internasional melaporkan situasi yang rusuh dan menyedihkan para warga ketika tiba di Afganistan.
Otoritas Pakistan mulai mengumpulkan warga asing, sebagian besar di antaranya warga Afganistan, beberapa jam sebelum tenggat waktu. Warga ilegal yang tidak terdokumentasi yang tidak mau pergi akan ditahan dan dipulangkan paksa.
Banyak warga migran meninggalkan Afganistan selama puluhan tahun konflik bersenjata sejak akhir 1970-an, sementara pengambilalihan oleh grup Islamis Taliban setelah penarikan pasukan koalisi yang dipimpin AS pada 2021 memicu eksodus warga selanjutnya.
Wakil Komisioner distrik Khyber, Abdul Nasir Khan, mengatakan 19.744 warga Afganistan telah menyeberang melalui perbatasan Torkham pada Kamis, sedangkan jumlah total penyeberang 147.949 orang sejak pemerintah mengumumkan tenggat waktu tersebut.
Lebih dari 35.000 warga Afganistan tak berdokumen meninggalkan Pakistan melalui perbatasan di barat daya di Chaman.
Otoritas Pakistan mengatakan mereka terbuka untuk menunda pemulangan orang dengan isu kesehatan yang melarang mereka bepergian, termasuk seorang perempuan hamil 7 bulan yang diperbolehkan tinggal di Pakistan hingga melahirkan dan kemudian baru dipulangkan.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pakistan buka kembali perbatasan dengan Afghanistan
Baca juga: Perbatasan Afghanistan-Pakistan ditutup, ribuan truk barang terjebak
Baca juga: Sukarelawan China beri kehangatan bagi anak-anak pengungsi Afghanistan
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
