“Saat kunjungan minggu lalu, Presiden Joko Widodo memanggil saya. Kami satu mobil dan berdiskusi. Saya sampaikan usulan itu,” katanya di Samarinda, Senin.
Sebagai zona penyangga IKN, kata dia, seharusnya dilakukan penguatan, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, maupun sosial agar pembangunan tidak hanya berjalan cepat di dalam IKN, tetapi tidak maksimal di luar IKN.
Demikian halnya, katanya, dengan rencana pengembangan investasi yang semestinya tidak hanya fokus untuk IKN, tetapi akan lebih baik bila diarahkan ke area zona penyangga.
“Hampir satu jam dengan Pak Presiden saya cerita soal itu. Presiden sangat tertarik untuk mendorong daerah-daerah 'buffer zone' (zona penyangga) itu. Betul itu Pak Akmal,” kata dia menirukan Presiden Joko Widodo.
Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi tertarik dengan gagasan tersebut.
“Presiden sangat tertarik dengan gagasan saya itu. Benar itu Pak Akmal,” ucap dia saat kembali mengulang dukungan Presiden.
Baca juga: PLN dukung IKN jadi kota hijau berbasis EBT
Ia mencontohkan tentang pengembangan Balikpapan agar investasi diarahkan ke kawasan Meridan, Rico, Petung, Waru, Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), hingga Kabupaten Kutai Barat.
Demikian, katanya, investasi di kabupaten dan kota lainnya di Kaltim, sebab pada saatnya seluruh wilayah Kaltim akan menjadi zona penyangga IKN.
“Salah satu caranya menghubungkan Kota Balikpapan dengan Penajam. Bisa lewat jalur di sekitar Pelabuhan Semayang dengan jembatan ke Penajam. Ke bandara nanti juga akan semakin dekat,” kata dia.
Apalagi, katanya, semakin lama Balikpapan akan kian penuh dan macet. Akses itu akan terhubung melingkar dengan IKN sehingga semua akses semakin terbuka.
“Akses ini akan membuka 'bottleneck' (kemacetan) Balikpapan, sehingga kawasan lain akan ikut berkembang. Jadi Waru, Petung, Babulu, sampai Paser akan berkembang pesat,” katanya.
Terkait dengan pengembangan pangan, ia menyebut Kutai Kartanegara memiliki potensi yang terbuka.
"Apalagi ada Sungai Mahakam dengan air yang berlimpah di sana," ujarnya.
Oleh karena posisi sebagai Penjabat Gubernur Kaltim hanya setahun, ia mengaku, minimal akan menyiapkan semua perencanaan untuk membuka akses dan penguatan zona penyangga IKN serta ketahanan pangan kawasan.
Baca juga: Asosiasi sebut 9,5 juta ton baja dibutuhkan dalam pembangunan IKN
Baca juga: PUPR sebut pembangunan rusun ASN di IKN jaga kelestarian lingkungan
Baca juga: Gerak cepat Presiden dan keberlanjutan IKN pada tahun politik
Pewarta: Arumanto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
