Dalam Rakorbin SDM Polri Tahun 2023 yang berlangsung di wilayah Jakarta Pusat, Selasa, As SDM Kapolri menekankan kepada seluruh jajaran polda dalam pelaksanaan rekrutmen agar mencegah terjadi lagi kasus calo-calo anggota Polri.
“Yang pertama kami tekankan terkait sosialisasi kepada masyarakat, bahwa rekrutmen anggota Polri itu tidak dipungut biaya, itu sudah pasti,” kata Kepala Biro As SDM Polri Brigjen Pol. Kristiyono di sela-sela Rakorbin SDM Polri di Jakarta, Selasa.
Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan SSDM Polri menggandeng pengawas eksternal maupun internal untuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan seleksi anggota Polri.
“Ini juga untuk memperkecil kesempatan para calo, para anggota mungkin yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang,” ujarnya.
Selain itu, SSDM Polri juga melibatkan media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan dan tidak dipungut biaya.
Karena, kata dia, menghapus stigma di masyarakat tidak mudah sehingga perlu sosialisasi yang intensif, baik oleh personel Polri maupun media sebagai mitra kepolisian.
“Karena menghapus stigma tidak mudah. Perlu adanya sosialisasi berkali-kali, butuh waktu sehingga mindset masyarakat bisa terbentuk,” ujarnya.
Tahun ini proses rekrutmen anggota Polri mendapat sorotan setelah viral kasus anak tukang bubur yang bayar Rp310 juta untuk menjadi anggota Polri. Belakang kasus tersebut selesai secara kekeluargaan, setelah kedua pihak berdamai.
Namun personel Polri yang terlibat dalam penipuan tersebut mendapat sanksi tegas dari pimpinan Polri.
SSDM Polri melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis) dalam pelaksanaan rekrutmen Polri 2023.
Dengan prinsip tersebut, SSDM Polri melibatkan pengawasan internal yakni dari Itwasum dan Divisi Propam. Sementara dari pihak eksternal yaitu Kompolnas, Kemendikbud, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) serta media online nasional.
Asisten Kapolri Bidang SDM (As SDM) Irjen Pol. Dedi Prasetyo, April lalu mengatakan SSDM Polri juga meluncurkan hotline pengaduan masyarakat (Dumas) terkait proses rekrutmen anggota Polri.
Melalui hotline tersebut, masyarakat yang mengalami, melihat, mendengar dan mengetahui adanya dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi bisa mengadu ke nomor ponsel 085773760016, yang tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri.
Dedi menambahkan dalam rekrutmen anggota Polri, SSDM Polri juga menerapkan standar kualitas yang sangat tinggi.
“Sehingga nantinya mereka calon taruna Akpol, Bintara dan Tamtama menjadi SDM unggul,” kata Dedi.
Baca juga: Kapolri ingatkan jajarannya tidak curang rekrut anggota Polri
Baca juga: Mabes Polri edukasi masyarakat cegah penipuan rekrutmen polisi
Baca juga: Polri buka penerimaan anggota kepolisian tahun 2022
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
