Di sini kami mengalami beberapa kendala dalam penyerapan yaitu dalam hal pengadaan suku cadang melalui mekanisme e-Purchasing akan dibayarkan saat barang sudah diterima 100 persen. Artinya akhir di bulan DesemberJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan realisasi anggaran BMKG hingga 31 Oktober 2023 mencapai sebesar Rp2,087 triliun atau 65,07 persen dari pagu tahun ini Rp3,207 triliun.
"Di sini kami mengalami beberapa kendala dalam penyerapan yaitu dalam hal pengadaan suku cadang melalui mekanisme e-Purchasing akan dibayarkan saat barang sudah diterima 100 persen. Artinya akhir di bulan Desember," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan kendala lainnya yakni jasa pemeliharaan aloptama untuk pemeliharaan selama 12 bulan yang akan dibayarkan pada akhir tahun. "Sehingga sarapannya baru optimal setelah mepet akhir tahun," ucapnya.
Dwikorita merinci serapan anggaran hingga 31 Oktober 2023 yakni belanja pegawai terealisasi sebesar Rp592,92 miliar atau sebesar 83,86 persen dari pagu Rp707,06 miliar.
Kemudian untuk belanja barang terealisasi sebesar Rp826,94 miliar (66,81 persen) dari pagu sebesar Rp1,237 triliun, dan belanja modal terealisasi sebesar sebesar Rp667,33 miliar (52,85 persen) dari pagu sebesar Rp1,262 triliun.
Baca juga: Realisasi anggaran BMKG hingga Mei capai 25,69 persen
Ia menambahkan dalam prognosis anggaran BMKG untuk tahun ini akan mencapai hingga 96,45 persen pada akhir tahun 2023.
Ia mengemukakan terdapat beberapa potensi kegiatan yang tidak terserap pada tahun ini yaitu belanja pegawai berupa gaji atau tunjangan sebesar 0,32 persen atau sebesar Rp10,4 miliar. "Ini merupakan fleksibilitas tunjangan dalam belanja pegawai," katanya.
Dwikorita mengatakan potensi tidak terserap pada pos belanja barang sebesar 0,92 persen atau Rp29,598 miliar, karena adanya efisiensi berkaitan dengan layanan perkantoran serta adanya efisiensi kegiatan swakelola pinjaman luar negeri, dan efisiensi pada sisa pagu belanja PNBP.
Sementara untuk belanja modal, lanjutnya, terdapat potensi tidak terserap sebesar 2,30 persen atau Rp73,866 miliar. Hal itu diakibatkan adanya paket yang diajukan oleh BMKG perlu mendapatkan persetujuan dari pemberi dana.
"Selain itu juga adanya efisiensi kegiatan untuk pembelian high performance computer dan ada beberapa efisiensi karena penyesuaian kurs, serta adanya kegiatan yang masih dalam proses lelang," paparnya.
Baca juga: BMKG usulkan pagu anggaran TA 2023 sebesar Rp3,398 triliun
Baca juga: BMKG: Anggaran 2024 fokus ketahanan bencana hingga perubahan iklim
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
