Mensos: Perlindungan anak dari perundungan wajib dilakukan

 

"Perlindungan ini penting untuk semua anak, karena tidak semua anak terlindungi sebab ada yang ditinggal oleh orang tuanya baik meninggal dunia atau bekerja menjadi tenaga kerja di luar negeri," ujar Tri Rismaharini di Pesawaran, Lampung, Kamis.

Baca juga: KemenPPPA: Korban "bully" anak SD masih pemulihan di RS pasca-amputasi

 

Ia pun mengatakan bahwa upaya memberikan perlindungan kepada anak dari aksi perundungan ataupun kekerasan menjadi tanggung jawab semua pihak.

 

"Tidak bisa kita biarkan saja, ini menjadi tanggung jawab semua. Tidak hanya orang tua tetapi anak-anak juga harus melindungi kawan-kawannya. Sebab semua bisa terjadi kepada siapapun jadi jangan saling menyakiti," katanya.

Baca juga: Kementerian PPPA: Tidak benar ada perkawinan anak di Madura

 

Dia menjelaskan upaya perlindungan yang dapat diberikan dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan perhatian kepada prilaku anak yang ada di sekitar.

 

"Ini dapat dilakukan dengan memberi perhatian jadi tidak hanya dilakukan dengan memberi materi saja. Sebab melindungi anak ini lebih lebih penting dari segalanya," ucapnya.

Baca juga: Kemensos utus tim dampingi anak 3 tahun ditelantarkan di Kotim Kalteng

 

Menurut dia, perlindungan tersebut pun harus diberikan kepada anak yatim piatu sebab mereka dilindungi oleh Undang-undang.

 

"Saat mereka tidak punya orang tua maka negara harus hadir sebagai penggantinya sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34. Dan melindungi anak dari perundungan ini sangat penting jadi jangan sakiti mereka tapi jaga mereka," tambahnya.

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan anak SD korban perundungan di Sukabumi

 

Tanggapan atas adanya perlindungan kepada anak dan anak yatim juga dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran Zuriadi.

 

"Perlindungan kepada anak dan anak yatim terus dilakukan oleh dinas sosial. Salah satunya melalui pemberian bantuan sosial dan pengawasan," ujar Zuriadi.

 

Ia mengatakan pengawasan serta pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) akan terus dilakukan untuk memantau adanya anak-anak yatim piatu yang membutuhkan perlindungan dari negara.

Baca juga: KemenPPPA minta aparat hukum usut tuntas pembunuhan anak di Palu
Baca juga: Marak perundungan karena lingkungan kurang dukung antiperundungan