Diskusi tersebut diselenggarakan di Malang, Jawa Timur, Sabtu, dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari Setwapres dan perwakilan media.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi dalam paparannya menyoroti berbagai tugas dan tanggung jawab wapres ke depan yang perlu dioptimalkan diseminasi informasinya.
"Program-program wapres yang perlu dioptimalkan informasinya, antara lain penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan stunting, implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), pelayanan kepemudaan, serta penanganan kebencanaan," kata Suprayoga.
Dari berbagai program tersebut, jelas Suprayoga, beberapa di antaranya memiliki target yang harus dicapai pada 2024 sebagai tahun terakhir pencapaian sasaran RPJMN 2020–2024.
Yoga mengatakan diperlukan dukungan media untuk lebih menggaungkan informasi tersebut, serta perlunya upaya bersama dan kerja sama untuk mencapai target RPJMN pada 2024 melalui kerja kolaboratif dari berbagai pihak terkait.
"Khususnya target pemberantasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka prevalensi stunting yang merupakan bagian dari pencapaian global dalam SDG's," jelasnya.
Baca juga: Setwapres: Perbanyak aksi nyata untuk akselerasi penurunan stunting
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Pemerintahan (PWK) Velix Vernando Wanggai memaparkan berbagai program wapres beserta capaiannya, khususnya dalam bidang reformasi birokrasi, otonomi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
Mengenai reformasi birokrasi, menurut Velix, wapres ditugaskan untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan.
"Dalam konteks strategi manajemen, terutama yang menjadi fokus wapres adalah bagaimana mendorong pelayanan publik melalui instrumen Mal Pelayanan Publik (MPP). Target pemerintah pada 2024 adalah 514 kabupaten/kota dapat membentuk MPP (dan) hingga 31 Oktober 2023 ini telah terbentuk 163 MPP," papar Velix.
Untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, wapres terus mendorong sebuah terobosan, yakni melalui pengembangan MPP Digital.
Kemudian, terkait tugas wapres sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), khususnya untuk mengawal penataan daerah, Velix menyebutkan bahwa dalam waktu dekat Wapres Ma'ruf Amin akan memimpin sidang DPOD untuk membahas arah kebijakan pembangunan dan transfer keuangan daerah pada tahun 2024.
Diharapkan ke depan akan hadir Desain Besar Penataan Daerah sehingga jelas berapa jumlah provinsi yang seharusnya ideal untuk Indonesia hingga 2045 nanti.
Baca juga: Wapres Ma'ruf apresiasi kinerja Setwapres dukung kerja pemerintah
Sedangkan mengenai bidang tugas wapres selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), menurut Velix, saat ini wapres terus mengawal empat strategi kompreshensif untuk pembangunan Papua 2021–2041, yakni pembangunan perdamaian (demokrasi, hankam, dan diplomasi), percepatan pembangunan terpadu, otonomi khusus yang substansial, serta konsolidasi di daerah otonom baru (DOB) Papua.
Narasumber dari perwakilan media, Cyprianus Anto Saptowalyono dari Kompas memberikan masukan bahwa untuk mendapatkan produk jurnalistik dalam hal ini pemberitaan berkualitas atas program-program wapres, diperlukan substansi berkualitas dari narasumber dan kemampuan pers untuk mengolahnya.
"Substansi narasumber, (misalnya) sedapat mungkin statement wapres mesti aktual, memiliki unsur kebaruan, membahas isu terkini yang sedang mendapat perhatian publik. Substansi yang disampaikan itu pun harus relevan, penting, dan menyangkut kepentingan publik," terang Anto.
Dalam konteks kepentingan pemberitaan, Anto menilai penting untuk mentradisikan adanya keterangan pers oleh wapres, setidaknya satu kali setiap pekan agar publikasi dan pengawalan atas program kerja pemerintahan yang tinggal satu tahun dapat benar-benar diefektifkan.
Hadir pada acara ini, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Soejati, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Antarlembaga Robikin Emhas, serta sejumlah wartawan media arus utama peliput wapres, serta tim Biro Pers, Media, dan Informasi Setwapres.
Baca juga: Setwapres: Rekomendasi Fordasi perkuat rancangan teknokratik RPJMN
Baca juga: Setwapres gelar Rakortek percepatan penurunan stunting
Baca juga: Setwapres: RIPP Papua merupakan rezim perencanaan pembangunan
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
