Hal itu dilakukan Raziras dalam rapat monitoring dan evaluasi P3PD Subkomponen 1D di Jakarta, Kamis (9/11).
"Setelah menjalankan program selama kurang lebih 1 tahun ke belakang, harapannya kita sudah makin dekat dengan tujuan program yang ingin dicapai," kata Raziras dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selain itu, evaluasi rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan penting untuk melihat perbaikan dan peningkatan yang perlu dilakukan pada kegiatan-kegiatan selanjutnya yang belum terlaksana.
Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi program ini adalah dalam rangka melihat capaian kinerja dan progres pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 1D pada Tahun Anggaran 2023.
Selain itu, melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul sehingga dapat dipetakan langkah-langkah penyelesaiannya sekaligus mitigasi terhadap kendala dalam langkah-langkah yang akan dilaksanakan.
Rapat juga membahas rencana kegiatan dan pembiayaan/Annual Work Plan and Budgeting (AWPB) Tahun 2024 sebagai tahun terakhir program.
"Rapat ini menjadi wadah diskusi antara pihak internal pelaksana program dan pihak-pihak eksternal terkait untuk membahas rencana tindak lanjut, serta keberlanjutan program pada tahun anggaran selanjutnya,” ujarnya.
Raziras juga menekankan pentingnya sistem dashboard kecamatan sebagai tools kerja camat dalam melaksanakan fungsi camat dalam mendukung kualitas layanan dasar di desa agar benar-benar dapat diimplementasikan melalui 10 langkah yang sudah ditetapkan dan modul-modul pelatihan yang sudah disusun.
Baca juga: Kemendagri pimpin delegasi RI ikuti SCEWC 2023 di Barcelona
Baca juga: Kemendagri harapkan pembangunan desa dapat pulihkan ekonomi
Alat inilah yang akan menjadi ruh dalam pelaksanaan program sehingga menjadi komponen utama yang perlu dilatih secara berjenjang sampai kepada camat.
Pelatihan Master of Trainer (MOT) yang sudah dilaksanakan sebelumnya menjadi titik awal dalam pelaksanaan program ini sehingga proses transfer of knowledge berikutnya dalam trainer of training (TOT) dapat tercapai dan dapat diimplementasikan oleh camat.
"Layanan dasar di desa dapat benar-benar mencapai sasaran kepada masyarakat," pungkasnya.
Rapat mulai 9 hingga 11 November 2023. Rapat tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu unsur akademis Prabawa Eka Soesanta yang menyampaikan terkait dengan langkah strategis camat dalam pelayanan dasar di desa.
Pejabat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) khusus Jakarta yang menyampaikan materi terkait mekanisme pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan program yang bersumber dari loan.
Rapat dihadiri oleh Tim Fasilitator pelatihan dari Widyaiswara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Inspekotrat Jenderal Kemendagri, Sekretariat Jenderal Kemendagri, National Management Consultant (NMC), dan Tim Sekretariat P3PD Subkomponen 1D.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023
