untuk menilai apakah wakil rakyat mau terbuka atau tidakJakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menegaskan, calon legislatif (caleg) harus terbuka akan rekam jejaknya, agar masyarakat dapat mengetahui keterwakilan aspirasinya oleh mereka.
“Ini penting untuk menilai apakah wakil rakyat mau terbuka atau tidak. Ini jadi informasi jika ada benturan kepentingan ketika menjabat dan kiprah sebelumnya,” kata Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) KI DKI Jakarta Agus Wijayanto Nugroho dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa.
Menurut Agus, publik berhak melakukan pengecekan latar belakang (background check) terhadap calon yang akan menjadi wakil rakyatnya.
Hal tersebut, ujarnya, agar mereka dapat mengetahui seberapa kapabel dan berkomitmen calon tersebut dan seberapa jauh calon itu mementingkan publik.
Baca juga: Ketua Umum PKB sebut ongkos politik caleg di Jakarta Rp40 miliar
Dia menambahkan, meski demikian, tidak semua informasi calon legislatif perlu diketahui karena sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 pasal 17 tentang informasi yang dikecualikan.
“Bisa jadi isi daftar riwayat hidup memuat informasi publik yang dikecualikan yakni Pasal 17 huruf g dan h. Informasi tersebut mengungkap isi otentik yang bersifat pribadi serta informasi publik apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi," katanya.
Namun, ujarnya, bukan sepenuhnya informasi dari pejabat publik atau calon pejabat publik menjadi dikecualikan atau tertutup.
Menurutnya, informasi dikecualikan pun tidak sepenuhnya jadi konsumsi publik, karena diatur ketat dan terbatas.
Baca juga: Bawaslu DKI ingatkan larangan pasang spanduk caleg di luar kampanye
"Terkecuali riwayat kesehatan, kondisi anggota keluarga dan rekening transaksi perbankan," kata Agus.
Dia juga mengatakan, sejumlah hal yang berkaitan kepentingan publik yakni pekerjaan, riwayat pendidikan, organisasi, penghargaan, pasangan, serta program usulan yang menjadi hak publik untuk diketahui dapat dilihat di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr.
Melalui laman itu, masyarakat bisa mengenal calon legislatif (caleg) di wilayah masing-masing pemilih.
“Tentu perlu kesadaran tinggi dari para caleg untuk terbuka agar publik mengenal lebih dekat," kata Agus.
Baca juga: Pj Gubernur DKI ajak warga ikut berperan jaga kedamaian Pemilu 2024
Sebelumnya, ada dua partai politik, yaitu Partai Golkar dan Partai Solidaritas Indonesia, yang tidak membuka daftar riwayat hidup caleg.
Namun, saat ini PSI sudah bersedia mempublikasikan informasi data diri calegnya di laman Daftar Calon Tetap (DCT) yang dibuat KPU pada Rabu (8/11).
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2023
