Kepala PLBN Sota Ni Luh Puspa Jayaningsih mengatakan banyak warga perbatasan dari PNG yang bergantung pada pos perbatasan paling timur Indonesia itu untuk mendapatkan akses layanan kemanusiaan, salah satunya kesehatan.
"Jadi begini, seharusnya kalau kita berobat ke luar negeri, kan bayar, ya. Nah, tetapi kalau mereka kan masih banyak saudara di sini, jadi itu yang oleh puskesmas masih dianggap orang lokal. Jadi, (mereka) tidak perlu lagi bayar," kata perempuan berdarah Bali itu saat diwawancara media di PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (14/11).
Namun demikian, warga PNG di perbatasan itu baru mengeluarkan biaya berobat jika dirujuk ke rumah sakit kota.
Baca juga: Gairah perekonomian dari penggunaan rupiah di perbatasan Merauke
Selama ini, kata Puspa, pelayanan kesehatan di PLBN Sota ditanggung BPJS Kesehatan. Hanya saja, sejak ada aturan baru dari Kementerian Kesehatan RI, warga perbatasan PNG mengalami kendala untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.
"Sejak ada aturan Kemenkes yang baru, warga perbatasan Papua Nugini untuk mendapatkan layanan BPJS dan lainnya itu harus ada KTP, KK (Kartu Keluarga). Nah, itu agak susah dari ini," jelasnya.
Puspa berharap ke depannya akan ada kebijakan yang lebih meringankan bagi para warga perbatasan terkait pelayanan kesehatan, khususnya di PLBN.
"Mudah-mudahan, ke depannya bisa ada kebijakan; karena ketika tangan patah ke kami (PLBN Sota), sesak nafas ke kami," kata Puspa.
Puspa mengatakan, PLBN Sota hadir bukan hanya sebagai simbol negara di perbatasan, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan dan ekonomi.
Jauh lebih dari itu, ada rasa kemanusiaannya yang terbangun dari kehadiran PLBN Sota, baik untuk masyarakat Indonesia yang hidup di perbatasan maupun warga PNG.
Baca juga: PLBN Sota: Jual beli UKA meningkatkan transaksi perekonomian
Sementara itu, petugas kesehatan PLBN Sota bernama Helena Ohoiwirin mengaku dia tidak pandang bulu saat memberikan pelayanan kesehatan bagi siapa pun yang memerlukan.
"Kami tidak memandang bulu atau siapa pun, bahkan orang Papua Nugini, kami tetap layani. Ada beberapa yang kami pakai KPS (Kartu Papua Sehat), tetapi sejak bapak Lukas Enembe sudah ini (ditahan), tidak lagi di-cover pembayarannya. Semua yang tidak punya BPJS di-cover KPS," kata Helena yang telah bertugas di Sota sejak tahun 2011.
Baca juga: Kementerian PUPR tuntaskan pembangunan 6 PLBN dari Natuna sampai Sota
PLBN Sota dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang status perlintasannya ditingkatkan dari tradisional menjadi lebih modern.
PLBN Sota berdiri di atas lahan seluas 5,6 hektare. Desainnya mengadopsi ornamen dan kearifan lokal, mulai dari bentuk, warna tifa, hingga motif dari suku asli setempat.
PLBN Sota masuk dalam kategori C, yang artinya jumlah pelintas di pos itu masih di bawah 5.000 pelintas setiap bulan. Setiap hari, PLBN Sota menerima 20-30 pelintas batas, baik dari Indonesia ke PNG maupun sebaliknya.
Sebelumnya, PLBN Sota hanya dijaga oleh personel TNI. Kini, pos tersebut menghadirkan layanan keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, serta layanan kesehatan.
Baca juga: PLBN Sota, etalase RI di perbatasan dengan Papua Nugini
Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
