“Pelibatan masyarakat dalam pengawasan aparat sangat penting untuk mengawasi netralitas mereka,” kata Bambang kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut Bambang, Polri sebagai alat negara tidak bisa dipungkiri menjadi bagian dari pemerintah. Netralitas Polri dalam pesta demokrasi tidak bisa lepas dari posisi Korps Bhayangkara itu sebagai kepanjangan tangan pemerintah.
“Apalagi kita bisa melihat Kapolri dipilih langsung di bawah presiden,” katanya.
Beberapa pemilu yang lalu, kata dia, publik bisa melihat bagaimana upaya menarik Polri untuk memenangkan salah satu kandidat.
Oleh karena itu, mengawasi peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pesta demokrasi berlangsung sampai ditentukan pemenang pemilu termasuk menjaga netralitas Polri.
Salah satu badan pengawas yang dimaksud adalah Bawaslu, sebagai lembaga yang ditunjuk mengawasi pelaksanaan pemilu harusnya juga sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi netralitas aparatur negara.
“Masalahnya adalah seberapa besar kewenangan dan kemampuan Bawaslu mengawasi aparat negara yang sudah memiliki infrastruktur lengkap dan kuat, ditambah kewenangan penegakan hukum juga,” kata Bambang.
Untuk itu, peran masyarakat penting dalam mengawasi netralitas aparat penegak hukum tersebut. Terlebih saat ini zaman telah berubah, ada media sosial dan platform berbasis teknologi yang bisa digunakan masyarakat sebagai alat pengawasan netralitas aparat.
“Yang menarik-narik aparat negara dalam hal ini Polri untuk tidak netral dan mendukung salah satu kandidat hanya akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri dan merusak legitimasi hasil pemilu yang jujur dan adil,” ujar Bambang.
Survei nasional yang dilakukan lembaga Survei Populi Center pada 29 Oktober - 5 November 2023, salah satunya menanyakan tanggapan masyarakat terkait netralitas TNI-Polri dalam Pemilu 2024.
Sebanyak 61,9 persen publik memiliki kepercayaan yang cukup tinggi bahwa Polri-TNI akan bertindak netral (tidak berpihak) dalam Pemilu 2024.
Masyarakat juga memberikan kepercayaan yang tinggi kepada KPU yakni sebesar 72,7 persen dan Bawaslu 73,5 persen. Bahwa kedua lembaga tersebut akan menjalankan tahapan serta mengawasi jalan pemilu dengan netral atau tidak berpihak pada salah satu pasangan calon.
Baca juga: Polri tegaskan netralitas di Pemilu 2024
Baca juga: Lemkapi: Polri wajib jaga netralitas tanpa perlu Panja DPR RI
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
