"Kalau kemarin jalan tol telah dibangun oleh bapak presiden, maka sekarang pemerintah akan membangun 'jalan tol' pelayanan publik dengan digitalisasi, melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)," kata Anas dalam acara Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik, Peluncuran JIPPNAS, dan Pemberian Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2023 di Jakarta, Selasa.
Dia pun mengajak seluruh instansi pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar semakin berdampak bagi masyarakat luas untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebab, menurut Azwar Anas, penerapan transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kunci bagi akselerasi kualitas pelayanan publik.
Baca juga: Peran Kemenkominfo hadirkan infrastruktur digital andal di IKN
Dia pun menilai transformasi digital dalam pelayanan publik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan.
Dengan penyelenggaraan SPBE yang baik dalam pelayanan publik, maka dapat menaikkan indeks-indeks lain secara paralel, seperti persepsi korupsi, kemudahan berbisnis, hingga penegakan hukum.
Pelaksanaan transformasi digital dalam pelayanan publik juga dapat mendorong penciptaan inovasi dalam memecahkan masalah yang ada.
"Namun, perlu diingat bahwa SPBE tidak harus selalu menambah aplikasi. Tiap inovasi atau fungsi baru dapat diintegrasikan dan diinteroperabilitaskan ke dalam aplikasi yang sudah ada," jelasnya.
Baca juga: Menkominfo sebut "Smart Kampung" solusi layanan digital di Banyuwangi
Salah satu upaya yang dilakukan Kemenpan RB dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
Dari hasil evaluasi itu, dihasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai nilai atas kualitas pelayanan publik secara nasional.
"Berdasarkan hasil PEKPPP Tahun 2023, dihasilkan IPP sebesar 3,88 yang termasuk dalam Kategori Baik. Dari hasil evaluasi juga didapatkan 61 UPP kementerian/lembaga, 26 UPP provinsi, 48 UPP kabupaten dan kota, dan 10 UPP BUMN yang mendapatkan kategori prima," kata Azwar Anas.
Pelaksanaan PEKPPP tahun ini terdapat pelaksanaan secara mandiri, di mana evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) dilakukan oleh biro atau bagian organisasi masing-masing instansi dan validasi Kemenpan RB.
Selain itu, dilakukan pula evaluasi pada ruang lingkup pelayanan publik, yakni pada pelayanan administrasi, barang, dan jasa.
Terdapat pula PEKPPP khusus, di mana Kemenpan RB turun langsung di wilayah prioritas pembinaan di Kepulauan Papua dan Nusa Tenggara Timur, serta BUMN sektor logistik.
Baca juga: Pemerintah masih matangkan insentif untuk ASN pindah ke IKN
Dasar pelaksanaan PEKPPP mengacu kepada Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang PEKPPP dan Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP.
Penilaian PEKPPP meliputi enam aspek, yakni kebijakan pelayanan publik, profesionalisme sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.
Sebanyak 1.643 UPP pada lingkup kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN menjalani penilaian tersebut.
Pada kesempatan itu, penghargaan diberikan kepada perwakilan dari tiga terbaik masing-masing kategori.
Baca juga: Menpan RB Azwar Anas pastikan sistem seleksi CPNS tangkal joki
Sebagai instansi pembina pelayanan publik, upaya menjaga kualitas pelayanan publik oleh Kemenpan RB tidak hanya dilakukan melalui PEKPPP, tetapi juga dilakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
Untuk menciptakan pelayanan publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, Kemenpan RB pun melakukan pemantauan terhadap kesediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan di UPP.
Selain itu, untuk mendorong penciptaan inovasi pelayanan publik, juga digelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
Inovasi-inovasi tersebut tergabung dalam satu portal sistem manajemen pengetahuan, yakni Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS).
Baca juga: Kemenpan RB akan serahkan anugerah pelayanan publik 2023
Selain memberikan penghargaan terhadap tiga instansi terbaik, diserahkan pula penghargaan terhadap penyelenggaraan MPP terbaik, pemantauan dan evaluasi sarana prasarana ramah kelompok rentan, serta Top 45 Inovasi Terpuji KIPP 2023 dan lima pemenang Outstanding Achievement Public Service Innovation (OAPSI) 2023.
Tak hanya itu, dilakukan juga peresmian 12 MPP dan peluncuran situs JIPPNAS.
"Penghargaan yang diberikan pada hari ini sebagai apresiasi praktik penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan instansi pemerintah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi nyata dalam mewujudkan pelayanan," ujar Anas.
Baca juga: Menpan RB: ASN dilarang like dan komen di akun medsos capres-cawapres
Tiga Terbaik Penerima Penghargaan PEKPPP Tahun 2023
Kategori Terbaik BUMN
1. PT Angkasa Pura I & II – Bandara I Gusti Ngurah Rai
2. PT ASDP Indonesia Ferry – Pelabuhan Merak
3. PT Kereta Api Indonesia – Stasiun Gambir
Kategori Terbaik Kementerian/Lembaga
1. Badan Pusat Statistik
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Kementerian Keuangan
Kategori Terbaik Pemerintah Kabupaten dan Kota
1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
2. Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Pemerintah Kabupaten Badung
Kategori Terbaik Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kategori Terbaik Pemerintah Daerah Wilayah Timur
1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Raja Ampat
Baca juga: Menpan RB sebut GovTech bisa hemat anggaran negara Rp6,4 triliun
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
