Penghargaan Pelayanan Publik 2023 diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Jakarta, Selasa.
Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam pernyataan di Semarang, Selasa, menjelaskan bahwa Pangeran Diponegoro adalah singkatan dari Pencapaian Program UHC Kota Semarang 100 Persen Didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor Secara Gotong Royong.
Program tersebut merupakan inovasi Pemerintah Kota Semarang yang menggandeng para pemangku kebijakan untuk peduli dan secara langsung mendukung pembiayaan kesehatan masyarakat dengan UHC (Universal Health Coverage).
"Alhamdulilah mewakili Pemkot Semarang, masyarakat, khususnya Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 lewat program Pangeran Diponegoro," kata Ita, sapaan akrab Hevearita.
Baca juga: Capaian UHC di Bukittinggi Sumbar 97 persen lampaui target nasional
Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan serahkan penghargaan Riau UHC 95,27 persen
Penghargaan tersebut, diakuinya semakin memantik Pemkot Semarang dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih berinovasi dalam membuat berbagai program untuk masyarakat.
Kepala Dinkes Kota Semarang dokter M Abdul Hakam menambahkan bahwa program Pangeran Diponegoro merupakan upaya Pemkot Semarang agar pembiayaan UHC tidak bergantung pada APBD.
"Kami upayakan agar UHC sumbernya dari non-APBD. Caranya, ya, dengan menggandeng perusahaan-perusahaan, UMKM, tokoh masyarakat lintas sektoral untuk bergotong royong peduli dengan kesehatan masyarakat," katanya.
Ia mencontohkan perusahaan yang peduli dan mau membiayai UHC bagi warga yang tinggal di sekitar lingkungan sekitar perusahaan melalui program CSR (corporate social responsibility).
Dulu, menurut dia, anggaran UHC yang dikeluarkan Pemkot Semarang melalui APBD mencapai Rp150 miliar, namun saat ini hanya Rp50-60 miliar selama dua tahun ini dengan adanya inovasi Pangeran Diponegoro.
Baca juga: BPJS Kesehatan akselerasi capaian UHC melalui PESIAR
Baca juga: BPJS Kesehatan: Tiga daerah Sumsel telah meraih predikat UHC
"Dalam inovasi ini, Pemkot Semarang melibatkan seluruh stakeholder dan semua 'disangga' bareng-bareng. Tidak hanya dari APBD, tapi dari sisi pembiayaan, kemanfaatan juga," katanya.
Selain itu, lanjut Hakam, layanan UHC tersebut juga tidak hanya dapat dimanfaatkan saat sakit, tetapi saat sehat pun masyarakat bisa melakukan skrining atau pengecekan kesehatan.
"Capaian 'screening' masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Harapannya masyarakat terus menjaga kondisinya agar tetap sehat dan produktif. Inilah yang membuat banyak kabupaten/kota lain ingin mengadopsi sistem pelayanan Pangeran Diponegoro," katanya.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas berharap pemberian Penghargaan Pelayanan Publik 2023 dapat menginspirasi kepala daerah lainnya untuk turut memiliki semangat serupa.
"Tanpa adanya SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas tentu akan ada kendala-kendala untuk menjadi empat besar negara ekonomi dunia," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023
