“Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita, yang kawasan timur belum ada sama sekali,” ujarnya dalam agenda peletakan batu pertama pembangunan PSN Kawasan Industri Pupuk Nasional di Fakfak, Kamis.
Baca juga: Anggota DPR dukung pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat
Presiden Jokowi, melalui Sekretariat Presiden di Jakarta, menyambut baik pembangunan kawasan tersebut agar kawasan timur Indonesia memiliki industri pupuk sendiri.
Ia mengatakan pembangunan kawasan industri pupuk tersebut dilakukan di Kabupaten Fakfak, karena dekat dengan sumber suplai gas dan diproyeksikan dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua.
“Kalau itu dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya, ini juga akan berat. Oleh sebab itu, ini sudah sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua semakin makmur dan sejahtera,” ujarnya.
Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua serta menyuplai pupuk untuk lumbung pangan yang telah direncanakan, kata Jokowi, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara.
“Kemudian, juga sebagian bisa diekspor, karena lebih dekat ke Australia, karena Australia juga impor sebagian dari kita dan sebagian dari negara lain,” katanya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mendorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada 2038.
“Memang ini proyek yang sangat besar, dengan investasi kurang lebih Rp30-an triliun,” katanya.
Baca juga: Bahlil siap kawal pembangunan kawasan industri pupuk di Papua Barat
Baca juga: Pupuk Indonesia targetkan jadi lima besar industri pupuk dunia
Lebih lanjut, Presiden Jokowi berharap agar pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825 ribu ton amonia setiap tahunnya.
“Nanti tentu saja akan ada pengembangan lebih besar lagi,” katanya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKP, Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, Staf Khusus Presiden, Billy Mambrasar, dan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023
