"Kementerian Sekretariat Negara telah menyiapkan Rancangan Keppres pemberhentian sementara Ketua KPK dan juga penetapan ketua sementara," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Gedung Utama Kemensetneg Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan Kemensetneg telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Ketua KPK Bapak Firli Bahuri pada Kamis (23/11) pukul 17.00 WIB di Sekretariat Negara.
Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, kata Ari, pihaknya menyusun Rancangan Keppres pemberhentian sementara Ketua KPK dan juga penetapan ketua sementara kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi ada dua isi dari Keppres itu. Satu, terkait dengan pemberhentian sementara Ketua KPK dan yang kedua adalah pengangkatan ketua sementara," ujarnya.
Terkait siapa kandidat Pelaksana Tugas (Plt) pengganti Firli, Ari menyebut figur tersebut berasal dari salah satu pimpinan KPK saat ini yang akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.
Keppres tersebut disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang disahkan DPR menjadi UU Nomor 10 Tahun 2015, kata Ari menambahkan.
Setelah Rancangan Keppres tersebut disetujui, kata Ari, Kemensetneg akan menyerahkannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani.
"Seperti kita ketahui, saat ini Bapak Presiden sedang kunjungan kerja di Papua Barat dan setelah itu beliau akan bertolak ke Kalimantan Barat untuk kunjungan kerja. Rencananya malam hari nanti beliau akan mendarat di Jakarta," katanya.
Ari menambahkan penyerahan Rancangan Keppres tersebut diserahkan pihaknya dalam kesempatan pertama.
"Ya setelah beliau mendarat di Jakarta," kata Ari saat ditanya apakah Keppres akan ditandatangani Presiden malam hari nanti.
Polda Metro Jaya telah menetapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.
Baca juga: Kemensetneg terima surat resmi penetapan Firli Bahuri tersangka
Baca juga: Kemensetneg tunggu pemberitahuan penetapan tersangka Firli Bahuri
Baca juga: Kemensetneg serahkan surpres panglima pengganti Yudo Margono ke DPR
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
