"Membangun IKN bukan sekedar memindah pusat pemerintahan, membangun IKN adalah membangun peradaban baru yang akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak,"Surabaya (ANTARA) - Tim Kampanye Daerah (TKD) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo dan Gibran Kota Surabaya, Jawa Timur, menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan bagian dari upaya membangun peradaban baru.
"Membangun IKN bukan sekedar memindah pusat pemerintahan, membangun IKN adalah membangun peradaban baru yang akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak," kata Ketua TKD Prabowo-Gibran Surabaya, Arif Fathoni dalam keterangannya di Surabaya, Senin.
Hal itu merespons adanya pernyataan politikus yang menyatakan menolak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) dan berjanji akan membuat ibu kota tetap di Jakarta jika partainya menang pemilu.
"Kalau politikus wajar selalu bicara hari ini, tapi kalau Negarawan akan selalu bicara masa depan bagi generasi mendatang," ujar Toni panggilan akrabnya.
Menurutnya, semua menyadari bahwa beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi sudah terlalu berat.
Apa yang dikerjakan Presiden Jokowi, lanjut dia, dengan dukungan penuh parlemen untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim niatnya adalah bagaimana terjadi pemerataan pembangunan dan pemerataan kesempatan untuk maju secara bersama.
"Sehingga tidak ada lagi disparitas ekonomi antara Jawa dan luar Jawa," kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini.
Tentunya, kata dia, banyak wilayah di Indonesia akan merasakan dampak positif pembangunan IKN, salah satunya Surabaya. Menurutnya, Surabaya akan menjadi pusat gerbang ekonomi Indonesia timur, sehingga kesejahteraan tidak hanya berputar di Jakarta, tapi di seluruh wilayah Indonesia
Ia mengatakan, kalau alasan penolakan pembangunan IKN karena masih banyak masyarakat yang berada digaris kemiskinan, mestinya partai politik yang dulu setuju dengan IKN namun saat ini berbeda dengan kebijakan Jokowi karena kepentingan pemilu, tidak memasukkan hal itu dalam poin-poin pembahasan UU IKN.
"Pemilih hari ini sudah cerdas, pemilih bisa menelusuri rekam jejak kinerja parpol, kalau berubah-rubah dalam sikap dan pendirian, hanya akan menimbulkan nir empati dari pemilih muda kami," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini.
Dalam konteks geopolitik global yang tidak menentu seperti saat ini, kata Toni, pembangunan IKN merupakan jawaban perkiraan pertahanan dan keamanan bangsa, mengingat proses pembangunan tersebut sudah melalui serangkaian pengkajian pertahanan bangsa.
"Mestinya politikus memiliki visi kenegarawanan, khususnya terkait dengan aspek pertahanan keamanan. Jadi tidak sekedar asal beda dengan pemerintah demi meraih ceruk suara dalam pemilu," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD., dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam Pemilu Presiden 2024.
Pasangan Anies-Muhaimin diusung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.
Pasangan Ganjar-Mahfud MD. diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Sementara itu, pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
KPU telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
