Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggaet Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian RI (Polri) meluncurkan alat khusus bernama Desk Pengawasan Pemilu yang berguna sebagai alat pengawasan hoaks dengan isu Pemilu.

"Hari ini Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo bersama Bawaslu dan Kepolisian Republik Indonesia akan memperkuat sinergi dalam menjaga kampanye di dunia digital. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui peluncuran Desk Pengawasan Pemilu yang dioperasikan perwakilan Ditjen Aptika, Bawaslu, dan Polri," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa.

Budi mengatakan peluncuran alat pengawasan hoaks tersebut menguatkan kerja sama yang sebelumnya telah dituangkan dalam pakta integritas antara Kemenkominfo dan Bawaslu sejak tahun lalu.

Harapannya dengan adanya Desk Pengawasan Pemilu maka peredaran hoaks di ruang digital dengan isu terkait Pemilu 2024 bisa ditekan dan bisa ditangani dengan lebih optimal.

Baca juga: Bawaslu luncurkan tiga saluran aduan hoaks selama kampanye

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan hadirnya desk itu nantinya dapat meningkatkan partisipasi perwakilan Bawaslu di daerah-daerah.

Dengan demikian penanganan hoaks yang sifatnya lokal dapat lebih cepat untuk dianalisis, diverifikasi, dan ditangani dengan lebih cepat dan optimal.

"Misal ada kejadian di daerah-daerah.Nah kami check recheck-nya di sana benar atau gak kejadiannya itu di sana. Jadi verifikasinya lebih cepat dengan sistem yang kami luncurkan. Maka instansi Bawaslu di daerah bisa berpartisipasi dengan aktif," kata Semuel.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengapresiasi sinergi ini sebagai langkah menyediakan informasi yang sehat bagi masyarakat di masa kampanye Pemilu 2024.

Harapannya masyarakat bisa teredukasi dengan lebih baik di tengah banyaknya informasi yang berseliweran di masa kampanye ini.

Baca juga: Ahli sebut paslon dapat membela sesama pesaing guna atasi hoaks

"Sinergi Kemenkominfo, Bawaslu, dan Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai upaya memastikan ramainya, gegap-gempitanya, edukasi masyarakat dalam konteks pemilu 2024, lahir dari informasi-informasi yang benar, bisa dipertanggungjawabkan," kata Lolly.

Dukungan terhadap sinergi tiga instansi itu juga disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol. Dani Kustoni.

Ia berpendapat selama ini Polri dan Kementerian Kominfo juga telah sering berkoordinasi terkait penanganan hoaks, dengan adanya Desk Pengawasan Pemilu secara khusus maka informasi yang beredar di ruang digital untuk masyarakat bisa semakin berkualitas.

"Kami dari Polri sangat mendukung dan men-support untuk bersama-sama memonitoring. Tentunya ini untuk langkah yang terbaik sehingga Pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik," ujar Dani.

Baca juga: Ahli bagikan kiat kenali hoaks dan ujaran kebencian jelang Pemilu 2024

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023