"Kami masih melihat bahwa aparat dan penyelenggara Pemilu itu masih on the track. Tapi besok lusa atau selesai dari forum ini kt belum tahu, justru itulah yg diharapkan tadi agar para penyelenggara negara, kepolisian ataupun TNI Polri komitmen menjaga netralitas itu," ujar Abdullah di Jakarta, Selasa (25/11) malam.
Abdullah berharap komitmen menjaga netralitas aparat dan penyelenggara Pemilu tidak hanya sekedar diucapkan saja.
Untuk itu, TPN meminta media dan masyarakat sipil supaya terus mengontrol aparat negara termasuk penyelenggara pemilu agar terus menjaga netralitas sesuai dengan aturan yang ada.
"Kalau melihat aturan yang ada, baik Undang-Undang Pemilu ataupun Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang ASN, termasuk Undang-Undang tentang desa, tidak ada celah satupun bagi penyelenggara negara itu untuk tidak netral, karena larangan-larangan itu sudah jelas. Bahkan kalaupun terjadi melanggar aturan-aturan itu, sanksi-sanksinya kan ada, dari mulai sanksi pidana juga sanksi administratif," ujar dia.
KPU RI pada Senin (13/11) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa (14/11) pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Anies pilih Tanah Merah titik awal kampanye karena ikuti jejak pilkada
Baca juga: Ganjar menjadikan Merauke dan Sabang sebagai titik awal kampanye
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
