"Kemiskinan ekstrem di Jatim turun 3,58 persen, dari tahun 2020 sebesar 4,4 persen menjadi 0,82 persen pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan di Jawa Timur tertinggi di antara provinsi yang ada di Indonesia," ujarnya saat Rapat Koordinasi Pembinaan Aparat Pemerintah Desa di Graha Universitas Negeri Surabaya, Kamis.
Perempuan nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi Jatim tersebut meminta agar para kepala desa terus menjaga agar angka kemiskinan ekstrem tidak naik lagi untuk ke depannya.
"Mohon dijaga, Insya Allah kalau hasil survei September 2023 ini nanti baru Maret akan diumumkan biasanya, Insya Allah kemiskinan ekstrem di Jawa Timur sudah akan mendekati nol persen, mudah-mudahan menjadi amal jariyah panjenengan (anda) semua," ucapnya.
Khofifah menjelaskan bahwa kerja keras para perangkat desa sudah tercatat di berbagai instrumen, termasuk di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca juga: Jatim miliki 62 jenis potensi komoditas hutan
Baca juga: Gubernur Jatim Nobatkan Bea Cukai Malang sebagai Instansi Pendukung IKM Ekspor
"Tepat pada 10 November saat Hari Pahlawan, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Provinsi Jawa Timur karena kerja keras panjenengan semua ini, yaitu prosentase kategori daerah yang pertumbuhan desa berkembangnya paling cepat di antara provinsi se-Indonesia ini menurut saya sesuatu yang prestasi," katanya.
Oleh karena itu, Khofifah berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam menangani penurunan kemiskinan ekstrem di provinsi paling timur di Pulau Jawa tersebut.
"Terima kasih kepada seluruh jajaran kepala desa, perangkat desa, BPD, karang taruna, PKK dan semuanya, karena tidak mudah menurunkan angka kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Sebelumnya, atas penurunan angka kemiskinan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa selama tiga tahun terakhir pada periode 2020-2023, Pemprov Jatim menerima penghargaan insentif fiskal sebesar Rp6,215 miliar dari Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Insentif tersebut di antaranya akan disalurkan untuk padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan dan pasar murah untuk menekan inflasi.
Selain itu akan disalurkan sebagai bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan makanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Panti Sosial.
Baca juga: Pemkab Madiun promosikan potensi investasi ke para investor
Baca juga: Pemkab Mojokerto salurkan BLT kepada buruh pabrik rokok
Pewarta: Abdul Hakim/Naufal Ammar Imaduddin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023
