Anies: Regulasi harus bisa sederhanakan skema pembiayaan bangun rumah

regulasi itu harus bisa menyelesaikan kebutuhan pembiayaannya,

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden Republik Indonesia nomor urut 1 pada Pemilu 2024 Anies Baswedan mengatakan regulasi harus bisa menyederhanakan skema pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang hendak membangun rumah sendiri.

"Lebih dari 80 persen orang membangun rumah itu tanpa kontraktor, dikerjakan sendiri. Nah kalau dikerjakan sendiri, regulasi itu harus bisa menyelesaikan kebutuhan pembiayaannya," kata Anies di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis.

Mengutip publikasi BPS berjudul Statistik Perumahan dan Permukiman 2022, mayoritas masyarakat yang menempati rumah milik sendiri, memperolehnya dengan cara membangun sendiri.

Oleh karena itu, Anies ingin berpihak kepada pekerja sektor informal jika ada yang kesulitan mengakses pembiayaan untuk membangun rumah sendiri lewat program, 'KPR untuk Semua'.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

"Teman-teman sudah punya rumah belum? Belum? Pernah daftar KPR, belum? Belum? Sudah, kita reform. Karena itu, maka perlunya nomor berapa? Nah," kata Anies.

Anies mengatakan program kerjanya bersama calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar itu diangkat dari gagasan bahwa rumah merupakan salah satu hak dasar semua warga negara, yang sudah seharusnya dipenuhi.

Gagasan unggulan pasangan Anies-Muhaimin memiliki semangat yang serupa seperti program rumah down payment (DP) Rp0 yang digagas saat Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022.

Sehingga semua orang, dengan penghasilan level berapa pun, bekerja di sektor informasi atau sektor lepasan, sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan rumah sebagai hak dasar mereka melalui program yang diusung pasangan nomor urut 1.

Walau dia menyadari bahwa konteks KPR di Jakarta atau di daerah rural seperti misalnya di Sulawesi akan berbeda. Namun, Anies-Muhaimin tetap ingin mendorong keadilan untuk semua orang di semua tempat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 13 November 2023 telah menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan nomor urut 1. Sementara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2 dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Baca juga: Ganjar-Mahfud siap ikuti debat Pilpres 2024
Baca juga: Airlangga: Rapat Dewan Pengarah TKN bahas isu strategis
Baca juga: Prabowo dan PM Malaysia diskusi kerja sama pertahanan di Putrajaya