FGD kali ini secara khusus membahas tentang pengadaan alkes melalui suatu mega proyek yang bernilai Rp60 triliun untuk jangka waktu 4--5 tahun dan terbagi menjadi tiga proyekJakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut program belanja jangka panjang pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI guna memenuhi transformasi kesehatan mencapai Rp60 triliun.
Informasi itu disampaikan Ketua Komite Tetap Alat Kesehatan Kadin Indonesia Bidang Kesehatan Randy H Teguh dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Kemenkes di Jakarta, Kamis.
"FGD kali ini secara khusus membahas tentang pengadaan alkes melalui suatu mega proyek yang bernilai Rp60 triliun untuk jangka waktu 4--5 tahun dan terbagi menjadi tiga proyek," kata Randy dalam keterangannya di Jakarta.
Alat kesehatan tersebut untuk memperkuat program jaringan rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia, program penguatan pelayanan kesehatan primer, dan penguatan sistem laboratorium umum Indonesia.
Baca juga: Kemenkes: Alkes lokal baru kuasai 25 persen pasar dalam negeri
"Program ini menyangkut penguatan sistem layanan kesehatan rujukan, sistem kesehatan primer untuk puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan posyandu, serta penguatan kapasitas laboratorium kesehatan milik pemerintah," katanya.
Ia mengatakan pemenuhan alat kesehatan itu untuk Program Transformasi Kesehatan Nasional, khususnya transformasi layanan primer dan layanan rujukan.
"Pemerintah berupaya untuk mengadakan alat kesehatan yang memadai untuk layanan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia selengkap mungkin dan dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Randy.
Untuk memastikan ketersediaan pendanaan, lanjutnya, pengadaan alkes di Indonesia itu didukung oleh lembaga-lembaga keuangan regional dan global seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan ISDB (Islamic Development Bank).
Randy berharap program tersebut turut mengakomodasi kepentingan alkes produksi dalam negeri yang kini mengalami kemajuan pesat berkat pembelajaran selama pandemi COVID-19.
Baca juga: Kemenkes serap Rp5,6 triliun belanja alkes untuk penyakit prioritas
Dikonfirmasi secara terpisah Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan pengadaan alkes tersebut merupakan program jangka panjang yang bergulir 2024--2028.
"Setelah 78 tahun Indonesia merdeka, akses layanan kesehatan masih sulit dan tidak merata," katanya.
Ia mengatakan pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan alkes pada 10.323 puskesmas, 48.442 pustu, termasuk 1,5 juta kader posyandu, 514 laboratorium di tingkat kabupaten/kota, 38 laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat provinsi, dan 13 laboratorium regional serta dua laboratorium rujukan nasional.
Nadia mengatakan nilai kerja sama program layanan primer dengan multilateral development bank mencapai 2,2 juta dolar AS atau setara Rp34,18 miliar lebih.
Sementara untuk pelayanan rujukan, kata Nadia, penerima manfaatnya adalah 24 Rumah Sakit (RS) rujukan nasional, 53 RS pada tingkat provinsi, dan 492 RS di kabupaten/kota dengan nilai 1,8 juta dolar AS atau setara Rp27,97 miliar lebih.
Baca juga: Kemenkes: Transformasi teknologi kesehatan adalah fondasi kesehatan RI
Baca juga: Menkes: Syarat Indonesia menjadi negara maju adalah warga yang sehat
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
