Forum yang melibatkan perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat, media, dan akademisi dari negara-negara Asia Pasifik itu mengangkat tema "Can Election Rejuvenate Democracy?", demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri.
"Kita perlu memastikan integritas pemilu dalam meningkatkan nilai demokrasi, membentuk demokrasi berkelanjutan, serta meningkatkan sinergi dalam implementasi aksi, bersama dengan organisasi masyarakat sipil (CSOs), media, dan negara”, kata Staf Ahli Bidang Manajemen Kementerian Luar Negeri RI Acep Somantri.
Pertemuan itu salah satunya membahas peran masyarakat sipil dan media dalam menciptakan demokrasi yang berkelanjutan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menjadi salah satu pembicara dalam sesi tersebut dan menyoroti transisi demokrasi di Indonesia.
Baca juga: BDF berperan tegakkan HAM dan stabilitas regional, sebut Konjen China
Ia mengatakan Indonesia adalah negara demokratis terbesar ketiga dan penyelenggara pemilihan umum paling kompleks di dunia.
Pertemuan itu juga membahas tantangan dan peluang menjaga integritas pemilu dari disinformasi serta memperkuat keterlibatan perempuan dalam demokrasi melalui pemilihan umum.
BCSMF 2023 menghasilkan beberapa rekomendasi, termasuk memperkuat kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan.
BCSMF adalah bagian dari Bali Democracy Forum (BDF) dan merupakan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan demokrasi.
BCSMF ini terselenggara atas kerja sama Kementerian Luar Negeri Indonesia, Westminster Foundation for Democracy (WFD), the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Dewan Pers Indonesia, Institute for Peace and Democracy (IPD), dan Asia Democracy Network (ADN).
Baca juga: Upaya Indonesia membela demokrasi yang tercermin dalam BDF 2022
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
