Wagub: Percepatan sertifikasi tanah berdampak positif pada pembangunan

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mendukung gerakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya percepatan pembuatan sertifikat hak atas tanah milik masyarakat, sebab memberikan dampak positif terhadap kemajuan pembangunan serta kesejahteraan.

"Hal ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dalam upaya mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat," kata Edy Pratowo di Palangka Raya, Senin.

Wagub menyampaikan hal itu usai mengikuti secara daring kegiatan penyerahan sertifikat hak atas tanah serta peluncuran sertipikat elektronik oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami menyambut positif kerja cepat ini dan diharapkan bisa semakin meningkat, termasuk untuk aset milik negara," tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Sertifikat elektronik kurangi risiko hilang kepemilikan tanah

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Tengah Elijah B. Tjahjadi mengatakan untuk provinsi setempat pada periode penyerahan kali ini, diserahkan kepada masyarakat sebanyak 9.630 sertifikat.

"Sertifikat tersebut merupakan sebagian dari sertifikat lainnya hasil dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) milik masyarakat," jelasnya.

Dia menyampaikan untuk penerapan sertipikat tanah elektronik berdasarkan skala prioritas dari kementerian maka diutamakan adalah kabupaten atau kota yang statusnya telah lengkap.

"Untuk Kalimantan Tengah belum ada kabupaten atau kota yang memenuhi predikat lengkap. Diperkirakan 2024 sudah ada dan yang saat ini menuju lengkap adalah Kabupaten Seruyan," terangnya.

Oleh karena itu Elijas menekankan berkaitan hal ini prioritas pihaknya ke depan adalah menyasar sertifikat barang milik negara baik dari instansi vertikal maupun pemerintah daerah.

"Karena itu lebih mudah untuk mengedukasi dan mengajak, sambil menunggu persiapan lebih matang untuk layanan kepada masyarakat," jelasnya.

Baca juga: Menteri ATR pastikan sertifikat tanah elektronik aman
Baca juga: Pemerintah targetkan penyerahan 120 juta sertifikat tanah pada 2024